Menunggu jawaban, ribuan mahasiswa masih bertahan di kantor gubernur Aceh

  • Whatsapp
Aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor gubernur Aceh.

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Ribuan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Korp Barisan Pemuda Aceh (BPA) yang menuntut pencabutan izin PT Emas Mineral Murni (EMM) masih bertahan di kantor gubernur Aceh hingga saat ini sambil menunggu jawaban dari pemerintah Aceh.

Massa yang berasal dari berbagai daerah di Aceh ini terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan Aceh. Mereka mendesak agar pemerintah Aceh segera mencabut izin tambang PT EMM yang telah mengeksploitasi hasil alam Aceh dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan, sosial budaya hak asasi manusia.

Bacaan Lainnya

Koordinator lapangan aksi Korp Barisan Pemuda Aceh, Ilham Zamzam, kepada Mitrapol mengatakan, pihaknya akan terus bertahan di kantor gubernur hingga tuntutan mereka ditanggapi.

“Kami dengan massa yang mencapai dua ribu jiwa ini akan terus bertahan hingga apa yang kami tuntut dan desak dipenuhi oleh pemerintah Aceh,” ujarnya saat dijumpai Mitrapol di kantor gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (9/4/2019).

Menurutnya tuntutan pencabutan izin PT. EMM ini karena sudah sangat mengkhawatirkan akan resiko-resiko kerusakan lingkungan dan sosial budaya.

“Kami menolak PT.EMM yang beroperasi di Beutong Ateuh Banggalang guna memelihara kepentingan lingkungan hidup, sosial budaya dan Ham, sebab dampak yang ditimbulkan sudah sangat mengkhawatirkan,” bebernya.

Tak hanya itu hal lain yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya konflik satwa dan manusia serta rusaknya situs bersejarah Aceh dilokasi tersebut dan terjadi perubahan fungsi hutan lindung dan iklim sebab hutan merupakan paru-paru dunia.

Ia menyebutkan bahwa pengoperasian PT. EMM telah berdampak langsung terhadap kualitas air dan fisik sungai Meureuboe yang merupakan sumber air bagi masyarakat di kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat, baik untuk kebutuhan rumah tangga atau sumber air lahan pertanian dan sumber kehidupan lainnya.

“Dampak yang akan ditimbulkan sangat mengancam kelangsungan hidup, lahan pertanian sawah seluas 2415 hektar dan perkebunan masyarakat akan berdampak belum lagi bencana ekologis lainnya seperti banjir dan longsor,” sesalnya.

Menurutnya lokasi izin PT. EMM merupakan kawasan rawan bencana hal sesuai dengan program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menetapkan Beutong Ateuh Banggalang sebagai kampung siaga bencana pada tahun 2018 lalu.

“Selain itu, pengoperasian PT. EMM juga dapat mengakibatkan konflik satwa dengan manusia, sebab area izin PT. EMM merupakan koridor satwa kunci seperti gajah,harimau, badak dan burung rangkong,” sebutnya.

Tuntutan Korp BPA terhadap pemerintah Aceh ini karena dianggap sangat merugikan masyarakat Aceh maka Korp BPA mendesak agar pemerintah Aceh segera mencabut izin PT. EMM dengan tuntutan sebagai berikut;
-Meminta DPRK Nagan Raya hadir bersama rakyat untuk menolak PT EMM.
-Melakukan klarifikasi kepada Kementerian ESDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta membatalkan segala rekomendasi terkait perizinan PT EMM.
-Mendesak agar Plt. gubernur Aceh untuk melakukan gugatan pemerintah sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh dan membela rakyat dan mempertahankan usaha rakyat.
-Mendesak Plt. gubernur Aceh untuk menenerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT EMM
-Mendesak bupati Nagan Raya dan buruh Aceh agar seluruh informasi dan data terkait dengan perizinan PT EMM dipublikasikan kepada masyarakat.
-Mendesak PT EMM untuk segera menghentikan segala kegiatan di lapangan.

“Tuntutan ini wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 10.000 menit, jika tidak kami akan turunkan massa yang lebih banyak lagi,” ancamnya. (Safdar. S)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *