Sat Binmas Polres Melawi gelar FGD, ini yang dibahas

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kalbar – Sat Binmas Polres Melawi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Pertemuan Hotel Rajawali Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Kamis (11/4/2019).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Koordinator Wilayah Kementrian Sosial Provinsi Kalbar Serik Natalina, S.Pd, Koordinator Wilayah Kementrian Sosial Kabupaten Melawi Sdr. Rika, Perwakilan Bank Mandiri sebagai pihak penyalur Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kadis Sosial Kabupaten Melawi yang diwakili oleh Sunarti, S.Pd. Serta dihadiri oleh Kapolres Melawi AKBP Ahmad Fadlin, S.I.K., M. Si diwakili Wakapolres Melawi Kompol Jajang, S. Kom, Kasat Binmas AKP Theodorus Pardamean Marbun beserta Anggotanya, Kapolsek Nanga Pinoh, Camat Nanga Pinoh, Bhabinkamtibmas, Babinsa Koramil Nanga Pinoh dan masyarakat penerima manfaat Bantuan Sosial (PKH) Kecamatan Nanga Pinoh berjumlah 65 Orang.

Bacaan Lainnya

Hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Wakapolres Melawi Kompol Jajang, S. Kom mewakili Kapolres Melawi, membuka kegiatan FGD menyampaikan, “Salah satu tujuan dilaksanakannya Kegiatan FGD ini untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, menyampaikan informasi dan imbauan tentang kamtibmas khususnya di wilayah Kabupaten Melawi ini,” ujarnya.

Lanjut dia, dalam rangka Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019 agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS pada hari rabu tanggal 17 april 2019 nanti, keamanan sudah dijamin oleh TNI-Polri jadi jangan takut ataupun jangan merasa terintimidasi.

“Jika ada yang mengintimidasi masyarakat laporkan sesuai fakta yang ada tanpa melebih-lebihkannya atau pun memposting di media sosial, laporkan segera jika masyarakat merasa diancam ataupun di intimidasi agar tidak memilih pada 17 april 2019, jangan sampai masyarakat memilih Golput, karena setiap suara yang diberikan akan sangat berharga untuk peradaban Demokrasi Indonesia ini,” tuturnya.


Wakapolres menambahkan, “Masyarakat jangan mudah percaya dengan berita bohong atau Hoax serta hati-hati terhadap ujaran kebencian karena bedaan pilihan, jangan sampai kita mau diadu domba karena beda pilihan, jangan sampai Pemilu ini merusak jalinan tali silaturahmi antara saudara, tetangga karena berbeda pilihan, jangan sampai kita terpecah belah, Karen Pemilu ini pesta demokrasi masyarakat, jadi masyarakat harus benar-benar bisa merasakan Demokrasi yang berintegritas, jujur, adil dan bersih,” paparnya.

Kegiatan FGD ini juga membahas tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) karena Bantuan Sosial merupakan bagian dari Satgas Bansos di Polres Melawi setelah adanya MOU dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan Polri.

“Jadi Bansos PKH ini tidak luput dari perhatian Polri secara khusus Polres Melawi dalam hal pengawasan dan pengamanan, agar Bansos PKH ini tepat sasaran, tepat jumlahnya, tepat waktunya dan masyarakat yang menerima dapat pendampingan dari para Bhabinkamtibmas yang di tingkat Kecamatan, manfaatkan dana bansos ini secara baik dan bijak, besar harapan Pemerintah memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini, agar meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas,” jelasnya.

Untuk di Kabupaten Melawi sendiri ada 10.168 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat. Tentunya ini akan menimbulkan permasalahan dan juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial apabila ada penyaluran yang tidak sesuai atau pendataan yang kurang pas.

“Terakhir, mari bersama-sama ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga Pemilu tahun 2019 ini dapat berjalan dengan aman, damai dan sejuk di Wilayah Kabupaten Melawi ini,” papar Wakapolres Melawi.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Kementrian Sosial Provinsi Kalbar Serik Natalina, S.Pd menjelaskan, “Dalam menentukan masyarakat yang mendapatkan bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bukan dari Kepala Desa atau Perangkat Desa setempat, namun yang memberikan data PKH adalah dari BDT ( Basis Data Terpadu) kemiskinan, dan yang namanya sudah masuk dalam BDT belum pasti mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini karena apabila sudah mampu bisa digantikan orang lain yang posisinya masih belum mampu tapi namanya ada dalam DBT ini,” ungkapnya.

Kasat Binmas AKP Theodorus Pardamean Marbun juga mengimbau masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat dipergunakan dengan bijaksana dan tepat sasaran, seperti membuka ekonomi mikro, hal tersebut dinilainya lebih efisiensi karena memiliki jangka waktu yang lama, serta memilik keuntungan dari segi pendapatan.

“Hal semacam ini lah yang diharapkan oleh Pemerintah dalam memberikan Bansos PKH ini, agar ekonomi masyarakat meningkat, kesejahteraan merata,” jelasnya.

Lanjut Marbun, “Terkait Pemilu pada hari Rabu 17 April 2019 ini, diharapkan masyarakat turut serta dalam menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing, keamana dan kedamaian adalah milik seluruh elemen masyarakat, jadi jangan sampai adanya gangguan kamtibmas pada Pemilu tahun ini, oleh sebab itu diharapkan para tokoh serta seluruh masyarakat turut serta bersama Polres Melawi dan Polsek Jajaran dalam mensukseskan Pemilu 2019 ini agar berjalan dengan aman, damai dan sejuk,” ajaknya.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta, nampak beberapa masyarakat sangat antusias dalam menyampaikan sarannya dan pendapat serta keluhannya dalam forum FGD ini. (Red/Hum)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *