Awasi kecurangan pemilu, Kapolres Katingan sebar anggota Satgas Politik Uang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Kasongan – Hari pencoblosan Pemilu tanggal 17 April 2019 tinggal hitungan hari, Kapolres Katingan AKBP E. Dharma B. SH., S.IK.,MH, menurunkan dan menyebarkan anggotanya yang terlibat dalam Satgas Politik Uang sesuai surat perintah Kapolres Katingan nomor : Sprin/441/IV/Res.1.24./2019 tanggal 1 april 2019, keseluruh kecamatan sampai ke desa-desa se-kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Jum’at (12/04/2019).

Pelepasan Satgas Politik Uang oleh Kapolres Katingan ini bersamaan dengan pergeseran anggota BKO Polda Kalteng dan Polres Katingan untuk melaksanakan pengamanan di sejumlah TPS yang ada di desa-desa.

Kapolres Katingan AKBP E. Dharma menegaskan, Politik Uang melanggar Undang-undang Pemilu dan bisa dipidanakan, antisipasi hal itu anggota Satgas Politik Uang disebar untuk mengawasi langsung kegiatan Pemilu di desa-desa, saat menjelang Pemilu pada hari “H” yang kerap terjadi serangan fajar, bahkan pasca pencoblosan dan penghitungan suara untuk mencegah praktek Politik Uang di masyarakat pada Pemilu 2019.

Kapolres Katingan AKBP E. Dharma B. SH., S.IK.,MH,

Polres Katingan sudah mengantongi beberapa nama oknum caleg yang diduga melakukan kegiatan Politik Uang dengan adanya barang bukti ribuan KTP masyarakat Kabupaten Katingan dari beberapa wilayah yang mendukung oknum caleg tersebut.

“Satgas Politik Uang Polres Katingan yang diturunkan ke desa-desa akan bekerja seperti siluman, tidak terlihat, namun tetap mengawasi secara diam-diam untuk mencegah praktek Politik Uang dengan mengindikasi siapa saja yang di duga menjadi kaki tangan para oknum caleg yang sudah kita pegang nama-namanya, karena Politik uang harus diberantas hingga ke akar-akarnya karena akan merusak dan mencederai etika demokrasi.

Sebelumnya Polres Katingan sudah membuat terobosan baru yaitu melakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan seluruh Caleg DPRD Kabupaten Katingan, dimana salah satu bunyinya dilarang menggunakan Politik Uang.

Selain terobosan membuat MoU tersebut Polres Katingan sudah mensosialisasikan untuk tidak melakukan Politik Uang saat Pemilu 2019 termasuk mengajak masyarakat agar menolak politik uang, tetapi apabila nanti anggota Satgas Politik Uang menemukan adanya dugaan kecurangan atau praktek Politik Uang, kami akan segera kumpulkan bukti akuratnya dan langsung proses tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku, “ tegas AKBP E. Dharma B. yang merupakan mantan Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalteng tahun 2015 sampai dengan 2017 .

Penempatan Satgas Politik Uang di seluruh desa di kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Katingan merupakan bentuk keseriusan Polres Katingan dalam mengawal serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan bersih serta satgas Politik Uang ini adalah salah satu bukti jika Polres Katingan sangat intens dan komitmen untuk bekerja maksimal tanpa pandang bulu menindak tegas praktek-praktek politik uang yang pasti kerap terjadi saat menjelang maupun pasca pencoblosan Pemilu.

AKBP E. Dharma juga mengajak dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Katingan jika melihat serta mengetahui adanya praktek Politik Uang segera melaporkan pada petugas atau kantor Polisi terdekat.

 

 

Abimanyu/Tedy

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *