Wakil Bupati Batang minta Panwaslu miliki integritas

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jateng – Wakil Bupati Batang Suyono meminta anggota pengawas pemilu memiliki integritas yang berpedoman pada aturan bukan menjadi pengawas yang subyektif tapi obyektif. Karena tugas anda di beri panduan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya ada kewenangan dan kewajiban.

“Pengawas harus berani dan jujur, jangan sampai ada pengawas yang subyektif, karena akan berbahaya,” kata Suyono saat memberikan arahan dalam Apel Kesiapsiagaan Pengawas Pemilu yang berlangsung di Jalan Veteran, Jumat ( 12/4/19).

Menurutnya, anggota pengawas dalam tugasnya juga diawasi oleh seluruh komponen masyarakat, sehingga akan ketahuan adil dan tidaknya dalam pengawasan. Pengawas juga harus merespon apa yang diadukan oleh masyarakat atau peserta pemilu.

“Merespon apa yang diadukan oleh masyarakat dan peserta pemilu dan berlaku adil dalam pengawasan adalah awal dari keberhasilan dalam menjalankan tugasnya,” kata Suyono.

Dijelaskan bahwa tugas pengawas pemilu dari awal sampai dengan akhir proses Pemilu, yang harus diselamatkan dan dijaga dengan cara-cara yang berintegritas,”

Sementara itu, Kapolres Batang melalui Kabag Ops Kompol Hartono mengatakan, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai anggota panwas tentunya harus berpedoman pada aturan perundang – undangan yang berlaku.

“Jalankan tugas dengan profesional dan porporsional dengan menguasai undang-undangnya dan teknisnya, kami selaku polisi akan mengawal keamananya,” jelas Kompol Hartono.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Achmad Suharto mengatakan apel kesiagapan anggota Panwas ini bertujuan untuk memberikan kesiapan mental dan fisik bagi seluruh pengawas TPS yang berjumlah 2522 diseluruh Kabupaten Batang.

“Nanti Bawaslu bersama jajarannya pada Tanggal 14,15, 16 akan melakukan patroli pengawasan sampai di tingkat desa, untuk melakukan pencegahan adanya politik uang,” jelas Achmad Suharto.

Apabila mendapati informasi pembagian uang kita akan segera melakukan investigasi dikatakan Suharto, dengan harapan tidak terjadi pelanggaran politik uang.

“Dalam pelaksanaan tugas patroli melibatkan stakeholder seperti kepolisian, TNI dan Pemkab, hal ini untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari tim sukses peserta pemilu,” pungkasnya.

 

 

Irul

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *