Diduga terjadi kolusi, Putusan PN Tarutung kecewakan penggugat

oleh -179 views

MITRAPOL.com, Humbahas – Setelah tertunda dua kali persidangan, akhirnya Pengadilan Negeri Tarutung memutuskan dengan menolak seluruh Gugatan penggugat Djapiter Tunambunan dkk. Selasa (9/4/2019) sekitar jam 18.00 malam.

Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Hendra Utama Sutardodo dibantu dua orang Hakim anggota. Menurut Djapiter Tinambunan, bahwa putusan perkara perdata tersebut sangat mengecewakan.

Sebagai Penggugat, Djapiter Tinambunan menduga bahwa pihak Tergugat Bupati Humbahas dan PT. NEP (Nusantara Energi Permata) dengan pihak Pengadilan Negeri Tarutung telah terjadi tindakan Nepotisme, sehingga Putusan yang dibacakan pada persidangan tersebut sangat mengecewakan Pihak Penggugat.

Materi gugatan yang disampaikan oleh pihak Djapiter dkk adalah pemberian ijin Prinsip untuk melakukan Pembangunan pengembangan PLTA Simonggo 2 yang berlokasi di Parlilitan Humbahas, menurutnya sangat tidak menenuhi syarat bahkan menyalahi aturan.

Setelah nendengarkan putusan tersebut, Djapiter Tinambunan mengatakan,”mereka akan melakukan banding ke Jatisu.” Ujarnya.
Menurut Djapiter bahwa pada butir-butir amar putusan yang dibacakan oleh Hakim sangat banyak yang tidak sesuai dengan fakta, terlihat kejanggalan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, diantaranya, Bupati Humbahas Dosmar Banjar Nahor SE menyebutkan bahwa pihak BUMN atau PT. PLN tidak mampu membangun PLTA Simonggo 2, sehingga pihak Pemkab mencari Investor yang dinilai lebih layak melakukan pembangunan PLTA Simonggo 2 yakni dengan masuknya investor dari PT. NEP.

Dengan demikian, pihak penggugat merasa sangat Kecewa terhadap putusan tersebut. Padahal PT. NEP tidak berhak untuk mendapatkan Ijin Prinsip sebab pihak PT. PLN belum mengeluarkan PPA sebagai Syarat utama termasuk DPT.

Sementara pihak PT. IP sudah sejak dua tahun lalu sudah mengajukan permohonan Ijin prinsip dengan melengkapi seluruh syarat yang di perlukan, termasuk PPA, akan tetapi sampai saat ini pihak IP tidak bisa memilikinya.

Padahal menurut Djapiter Tinambunan sebagai syarat utama untuk mendapatkan Ijin Prinsip adalah PPA yang dikeluarkan pihak PLN sendiri.

Menurut keterangan yang disampaikan Djapiter Kepada Mitrapol, setelah persidangan selesai dia akan menyurati Presiden RI dan pihak KPK Poldasu dan terkait jasus tersebut.

Bahkan Djapier Tinambunan telah menyurati Pihak PLN sebagai Klarifikasi pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Humbahas terkait ketidak mampuan Pihak PLN IP melakukan pembangunan pengembangan PLTA Simonggo 2 di Parlilitan tersebut, sesuai dengan yang dibacakan Hakim pada persidangan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 yang lalu.

Menurut Djapiter Tinambunan, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa yang akan membangun, yang penting dibangun dan jangan jadi Mangkrak seperti sekarang, sebab dengan mangkraknya pembangunan PLTA itu, yang rugi besar adalah masyarakat Parlilitan yang sudah seharusnya menikmati aliran arus listrik yang dihasilkan PLTA Simonggo 2.

Djapiter menambahkan, bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan upaya Hukum sampai titik darah terkhir, demi tegaknya keadilan dan lurusnya hukum dan Peratura di Negara Repubilik Indonesia ini, dan berpihak pada kebenaran,” katanya mengakhiri.

 

 

FP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *