LP-KPK kecam dugaan kampanye hitam Camat Kota Bahagia melalui akun Facebook

oleh -447 views

MITRAPOL.com, Tapaktuan – Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) perwakilan Aceh Selatan menyorot dan mengecam aksi kampanye hitam melalui akun media sosial salah seorang oknum camat kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan.

TMH oknum camat Kota Bahagia disinyalir telah melakukan kegiatan kampanye hitam di akun media sosial facebooknya Teuku Muhassibi atau Hasbi Debus dengan nada menuduh dan menyudutkan salah satu pasangan calon presiden Indonesia.

Koordinator LP-KPK, Zulhelmi mengatakan TMH sering mengggunakan fbnya untuk melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan sindiran-sindiran yang mengarah kepada salah satu pasangan calon presiden nomor urut 01.

“Harusnya seorang PNS apalagi sebagai pimpinan di suatu kecamatan harus memberikan contoh baik kepada warganya,ini malah sudah ikut membangun opini serta pembohongan publik,” kecamnya melalui Mitrapol, Tapaktuan, Sabtu (13/4/2019) malam

Menurutnya, sejauh ini TMH telah menggunakan beberapa akun facebook dalam melakukan aksinya, sehingga dia menegaskan perbuatan oknum camat ini telah melanggar undang-undang ITE dan Peraturan ASN atau PNS.

“Seharusnya sebagai pejabat publik yang bersangkutan harus menjaga netralitas dan tidak ikut berpolitik praktis atau membuat kata-kata berbau politik di medsos,” tegasnya.

Menurutnya, yang bersangkutan telah melakukan pelangaran kode Etik ASN/PNS berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran, berbagai jenis larangan kepada PNS akan dikenakan sanksi moral.

“Mengutip salinan mentri PANRB dalam suratnya juga menyampaikan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres),” terangnya.

Lebih lanjut, dalam suratnya Men PANRB pejabat yang berwenang melakukan penjatuhan hukuman disiplin serta menghukum sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21, Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Padahal dalam PP maupun undang-undang kementerian PANRB sudah jelas-jelas melarang namun TMH mengangap dirinya kebal hukum,” tutupnya.

 

 

Saf/RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *