Proyek pembangunan gudang di Jalan Padamulya diduga tak sesuai IMB 

oleh -17 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Proyek pembangunan gudang di jalan Padamulya IV No. 17, RT. 008/008, Kel. Angke, Kec. Tambora Jakarta Barat, diduga tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sesuai dengan zonasi yang ada, bahwasanya itu kawasan pemukiman bukan pergudangan. Proyek ini seolah pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan wilayah kecamatan Tambora ada main mata dengan pemilik bangunan.

Loading...

Untuk memastikan keberadaan gudang, tim Mitrapol melakukan investigasi  dan mencari informasi di lapangan. Ternyata, berdasarkan IMB tidak sesuai dengan bangunan fisik yang sementara berjalan dengan Izin yang ada,  yang mana,  No IMB 026/C.37c/31.73.04/-1.785.51/2018 tertanggal 04 September 2018, atas nama pemilik Tjoeng Pet In, izin tertera Penggunaan izin  Rumah Tinggal berlantai 2 (dua), namun bangunan fisik yang kami dapat di lapangan ternyata pembangunan Gudang Tidak sesuai izin dan Fisik di lapangan.

“Pelanggaran sudah jelas izin rumah tinggal dua lantai namun pembangunan yang ada atau fisik ternyata bangunan Gudang, dan dugaan kami kenapa Plang IMB itu tidak di pasang?  karena itu tadi, ada pelanggaran. Kami tetap tindak lanjuti dengan menyurat ke instansi yang terkait dengan (Kasudin Walikota),” kata Arman

Saat di konfirmasi oleh salah satu pekerja, mengatakan saya tidak tau menau soal itu saya hanya pekerja, untuk pengawasan pekerjaan dilakukan oleh pak Dedy dan Ijin IMB nya ada kok,” uajr seorang pekerja yang tidak mau disebutkan namanya.

Pada dasarnya, setiap bangunan gedung harus memenuhi setiap persyaratan dalam undang-undang, baik persyaratan administratif maupunpersyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”).

Hal ini diatur lebih jelas dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”) yang berbunyi:

(1)  Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2)  Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

a.    status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

b.    status kepemilikan bangunan gedung; dan

c.    izin mendirikan bangunan gedung.

(3)  Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

(4)  Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat

Seharusnya pembangunan gedung tersebut sesuai dengan IMB yang telah diberikan. Jika ada perubahan pada rencana teknis bangunan gedung, seharusnya penyelenggara bangunan gedung meminta pengesahan lagi atas perubahan rencana tersebut. Namun kenyataannya tidak ada perubahan IMB yang sudah ada. (Shem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *