Oknum mantan Kades diduga palsukan dokumen negara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bogor – Maraknya oknum Kepala Desa (Kades) yang berurusan dengan hukum karena terlibat dalam sindikat tanah menjadi catatan hitam dalam roda Pemerintahan tingkat bawah.

Bisnis tanah memang sesuatu hal yang cukup mengiurkan dalam menambah pundi-pundi keuangan untuk kekayaan pribadi mereka, walaupun dengan menyalahi aturan jabatan yang mereka miliki.

Belum lama ini sempat mencuat kasus yang melibatkan oknum Kades di wilayah Kabupaten Bogor, tentang mengeluarkan surat tidak bersengketa pada tanggal 28/9/2016.

Dan secara perdata sudah dimenangkan oleh ahli waris yang sah, berdasarkan putuskan PTUN Bandung (No. 59/G/2011) dan PT. TUN .Jkt ( No. 107/B/2012) serta Mahkamah Agung RI. ( No. 114 PK / TUN / 2015) bahwa surat tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Memang secara hukum Perdata, kasus ini bisa dikatakan selesai, namun secara Hukum Pidana Oknum Kades tersebut bisa dikenakan Sanksi Tindak Pidana pemalsuan surat, berdasarkan Pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara, karena mengelurakan Surat Tidak Sengketa dengan tujuan tertentu (untuk kepentingan Pribadi) demi meraup keutungan pribadi dan menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Desa.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 point (b -c -f ) jelas di terangkan bahwa Kepala Desa dilarang :
b .Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain dan/ atau golongan tertentu.
c .Menyalah gunakan wewenang, tugas,hak dan / atau tugas kewajiban nya.
f .Melakukan kolusi , korupsi , dan Nepotisme, menerima uang , barang dan / ataujasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan .

Sanksi bagi Kepala Desa ( Kades ) yang melanggar UU tersebut , tercantum dalam ( Pasal 30 ) yang berbunyi :
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Saat Tim Media mencoba mengklarifikasi tentang permasalahan ini kepada Oknum Kades tersebut ke Kantor Desa, ternyata “AD” sudah cuti tiga hari, karena masa jabatannya akan berakhir.

Informasi yang diperoleh oleh awak Media dilapangan, bahwa oknum tersebut ingin mencalonkan dirinya kembali untuk Pilkades.

Tim Media yang mencoba menghubungi lewat telepon seluler, mendapatkan jawaban yang datar dari AD. “semuanya sudah saya batal kan,” ujarnya.

Awak media pun mencoba dan meminta waktu untuk bertemu kepada AD secara tatap muka, agar Informasi dan Klarifikasi yang di maksudkan, bisa lebih jelas dan akurat, namun permintaan itu ditolak, kesanya oknum kades tersebut menghindar untuk bertemu wartawan.

 

 

Tim

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *