Pemkab Buton Utara gelar survey kepatuhan standar pelayanan publik

MITRAPOL.com, Buton Utara – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Pemkab Butur) menggelar survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang melibatkan Ombudsman RI perwakilan Sultra di Aula Bappeda Butur, Senin, (29/4/2019).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekda Butur, Muh Yasin dan turut hadir para asisten, staf ahli, kepala OPD lingkup Pemda Butur, camat, lurah dan kepala desa se Kabupaten Buton Utara dan undangan lainnya.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan ini Ombusdman RI Sultra memberikan materi terkait pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai dalam UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU 37 tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia, serta dilanjutkan penandatanganan pakta integritas.

“Hasil putusan yang dirilis Ombudsman RI terhadap kepatuhan penyelenggaraan publik dibeberapa daerah di Sulawesi Tenggara diantaranya masih berada dizona merah dan sebagian berada dizona kuning termasuk Buton Utara,” ujar Sekda Butur, Muhammad Yasin dalam sambutannya.

“Ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan kita dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik sebagai mana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentu pelayanan publik masih tergolong rendah,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, kegiatan yang dilakukan hari ini adalah merupakan langgkah awal para survey sehingga diharapkan semua OPD termasuk kecamatan, kelurahan dan desa agar segera mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pembenahan standar pelayanan publik di wilayah kerja masing-masing.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo dalam materinya menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang di selenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah termasuk yang di selenggarakan oleh BUMN serta badan usaha Swasta atau perorangan yang diberi hak menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

“Ombudsman sebagi pengawas dan memberikan pengaruh, mempengaruhi, mengajak orang untuk taat dalam melakukan pelayanan publik. Produk akhir kita adalah rekomendasi, ” kata Mastri Susilo.

Didalam UU 37 Tahun 2008 yang melakukan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik yaitu masyarakat, DPR dan Ombudsman.

“Masyarakat adalah bagian dari pengawas eksternal yang diberikan mandat oleh UU. Jadi kalau masyarakat melakukan pengawasan atau menyampaikan apa yang menjadi temuan terhadap pimpinan OPD atau unit pelayanan publik itu tidak bisa disalahkan karena itu mereka punya tugas,” tandasnya. (David Wiridin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.