Konflik internal di tubuh KPK jadi sorotan IPW

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Apa yang terjadi di dalam tubuh KPK saat ini membuat Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah merupakan cara instan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah ketidakberdayaannya untuk membangun sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia.

“Hingga saat ini tak ada kesuksesan Komisi Pemberabtasan Korupsi dalam membangun sistem penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia,” kata Neta dalam diskusi yang digelar Lembaga Riset Indonesiawi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 5 Mei 2019.

Bacaan Lainnya

Kata Neta, OTT adalah cara paling gampang dan instan. Bahkan OTT jelas-jelas sebagai jalan pintas karena memiliki nilai jual tinggi, publikasi heboh, dan seolah-oleh kerjanya hebat.

“Membongkar korupsi sistemik butuh waktu lama dan akan berhadapan dengan gajah-gajah. Mereka KPK ambil jalan instan, yaitu OTT,” ujar Neta.

“Makanya saya lihat bahwa OTT itu jalan pintas saja untuk membangun citra mereka,” tegas Neta.

Bagi Neta, masalah terbesar berupa membangun sistem anti korupsi yang sistemik dalam melawan korupsi sistemik belum terlihat sampai hari ini.

Para komisioner KPK, jelas Neta, sepertinya tak mengerti bagaimana memberantas korupsi sistemik dengan cara sistemik. Jangan-jangan penyidik KPK pun juga tak mengerti.

“Makanya, karena tak bisa maka dilakukan OTT. Murah meriah, cepat, popularitas gampang. Satu lagi, OTT itu juga bukan kerja KPK, tapi karena ada laporan masyarakat,” jelas Neta.

Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai ada kecurigaan bahwa KPK sudah menjadi instrumen oligarki politik kekuasaan yang cenderung sama dengan cara-cara orde baru.

Kecurigaan ini muncul, kata Neta, karena yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ternyata hanya dari pendukung paslon 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Sedangkan dari Paslon 02 Prabowo-Sandiaga tak ada.

“Masyarakat jangan sampai membiarkan KPK jadi lembaga baru dalam membangun otoritarian baru. Lawan politik dihabisi dengan OTT dan kawannya dilindungi,” kata Neta dalam Diskusi yang digelar Lembaga Riset Indonesiawi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 5 Mei 2019

Dijelaskan Neta, sejak Januari 2019 hingga saat ini, romongan Paslon 01 yang terus di OTT. Sedangkan rombaongan 02 dilindungi. “Ini strategi otoritarian baru dengan gaya orde baru,” tegas Neta.

Lebih jauh, ia mengungkapkan fakta bahwa penyidik senior KPK Novel Baswedan jelas-jelas menjadi pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019.

“Kebetulan kita lihat Novel nyata nya ada di 02. Kita jadi beropini bahwa KPK berada di bawah pengaruh politik 02. Mereka sengaja menghabisi 01,” tegas Neta.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak tinggal diam, tapi harus aktif mencegah hal buruk di KPK terjadi.

“Setelah terbentuknya pemerintahan baru, harus ada koreksi yang jelas. Apakah KPK mau direformasi mental ataukah dibubarkan,” tukas Neta. (BS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *