Matinya Bebek, Inspektorat Tobasa angkat bicara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Tobasa – Saling tuding antara Kadis Ketahanan Pangan (Ketapang) Pemkab Tobasa dengan anggota DPRD Tobasa terkait matinya bantuan bibit Bebek kepada kelompok tani semakin hangat diperbincangkan ditengah tengah masyarakat Tobasa.

Pasalnya anggaran pembelian bibit ternak tersebut yang bersumber dari APBD Tobasa tahun anggaran 2018 dinilai sia sia karena tidak bisa dikembangkan.

Menyikapi kondisi matinya ratusan Bebek bantuan Dinas Ketapang kepada beberapa poktan, Inspektorat Tobasa Wallen Hutahaean angkat bicara.

“Secara umum kita melakukan pengawasan dengan mengambil sampel, namun kejadian ini sudah lewat tahun anggaran maka kalau ada memang pihak yang merasa tidak pas, silahkan membuat pengaduan agar dapat dilakukan identifikasi dan kita proses,” terang Wallen Hutahaean.

Kepada Mitrapol disela-sela kesibukannya saat ditemui di kantor Dinas Perkim, Selasa (07/05/2019), Kepala inspektorat Wallen Hutahaean ketika ditanya apakah Inspektorat Tobasa melakukan crosscek terhadap pertanggungjawaban kerja Dinas yang menangani pemberian bibit Bebek tersebut di akhir tahun lalu, Inspektorat mengakui tidak dapat melakukan crosscek ke seluruh kegiatan dan hanya sebatas sampel.

“Sampai dengan saat ini, secara resmi penyampaian laporan ke kita belum ada, oleh karena itu teman-teman lebih baik konfirmasi juga ke Kadisnya langsung,” ujar Wallen seraya mengakui bahwa untuk setiap pekerjaan, inspektorat menilai out put dari pekerjaan.

Informasi yang diperoleh terkait temuan DPRD saat kunjungan LKPJ Bupati TA 2018, sejumlah temuan diantaranya bantuan bibit Bebek dan Ayam akan disampaikan saat paripurna Lkpj Bupati.

“Itu sah sah saja dan memang hak mereka. Kalau nanti DPRD merekomendasi kita untuk melakukan Audit investigasi, kita siap, dengan harapan pihak yang menyampaikan informasi dapat memberi data dan informasi utk dapat kita tindak lanjuti prosesnya. Kita lihat nanti rekomendasinya seperti apa, namun semuanya itu merupakan bagian untuk mencari solusi,” pungkas Wallen.

Sehari sebelumnya, ketika dijumpai di Gedung DPRD Tobasa, anggota DPRD Fauzi Sirait menepis tudingan yang seakan-akan bantuan diberikan atas arahannya.

“Benar, bantuan itu adalah pokir, namun kelompok tani penerima bantuan itu kan mereka yang tau keberadaan dan kejelasannya. Soal bagaimana keadaan lokasi dan penerima bantuan, mereka kan harus melakukan survey terlebih dahulu, jangan disebut dipaksakan,” tepisnya mengklarifikasi pernyataan Kepala Dinas Ketapang saat memberi penjelasan kepada awak media seolah bantuan terkesan dipaksakan oleh oknum anggota DPRD.

 

Abdi. S

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *