Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Black List Kontraktor Nakal

by -40 views

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Pada Tahun 2018 sejumlah Kontraktor di Black List dan diputus kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan karena tidak tuntas pekerjaanya.

Berikut wawancara khusus wartawan mitrapol.com Yusup Palimbongan dengan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Yusuf Uning ST. Senin (13/5/18). di ruang kerjanya.

Loading...

Mitrapol.com : Terkait program dan aktivitas Dinas PU khususnya bidang Bina Marga, pada tahun 2018, berapa program yang dikerjakan ?

Kabid Bina Marga : Pada tahu 2018 kurang lebih ada 18 kegiatan termasuk Dana DAK baik dari DAK penugasan maupum dari afirmasi regular, ada juga kegiatan yang belum dilaksanakan mungkin karena ada kendala, khususnya pengaspalan yang menuju SDN 003 Sedadap, Kelurahan Nunukan Selatan itu tidak tuntas dikerjakan karena Aspalnya belum ada.

 

Mitrapol.com : Kegiatan apa yang dilaksanakan khususnya di wilayah yang jauh dari pantauan seperti di kecamatan Krayan ?

Kabid Bina Marga : Kalau proyek Bina Marga yang jauh seperti di Krayan, Lumbis, Sembakung memang sudah tuntas dan sudah sesuai dengan kontrak dan progress.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Yusuf Uning ST saat diwawancarai wartawan Mitrapo.com

Mitrapol.com : Pada Tahun 2018 memang ada proyekyang diputus Kontraknya ?

Kabid Bina Marga : Ada beberapa kegiatan yang kita putus di tahun 2018, seperti di daerah Sei Semaja kecamatan Sei Menggaris, begitu juga ada proyek peningkatan jalan yang diputus karena tidak tuntas yakni di daerah Air Terjun karena mereka tidak bisa menuntaskan sampài batas berakhir proyek, bahkan kita sampai kita berikan perpanjangan waktu tapi juga tidak tuntas, akhirnya kita putus kotrak kerjanya sekaligud kita Black List perusahaannya.

 

Mitrapol.com : Ada berapa banyak Proyek yang tidak tuntas pada tahun 2018 ?.

Kabid Bina Marga : Ada 3 – 4 Proyek.

 

Mitrapol.com : Ada beberaoa item keseluruhàn ?

Kabid Bina Marga : Dalam Bina Marga tidak ada Istilah Item Pekerjaan, karena masing-masing, misalnya pemasangan Aspal atau Agregat timbunan tanah, nah itu karena kita di bidang Bina Marga? itemnya pengaspalan, Agregat dan penimbunan tanah.

 

Mitrapol.com : Pada tahun 2018 ada berapa kegiatan yang sumber anggarannya dari DAKS ? Maupun dari anggaran APBD ?

Kabid Bina Marga : Saya kurang hapal jumlahnya, kita harus kordinasi dengan kepala Dinas karena itu kewenangannya.
Namun untuk APBD kurang lebih sekitar 14 kegiatan, ada juga yang tidak berjalan, karena Kontraktor tidak sempat mengerjakannya jadi anggarannya dikembalikan ke Kas Negara.

 

Mitrapol.com : Ada Informasi, Bina Marga mendapat tekanan dari Kontraktor yang orang dekat Bupati, Proyek harus dibayar lunas ?

Kabid Bina Marga : Memang ada, namun kami dari pihak PPTK dan kepala Dinas menolak kita tidak bisa mengikuti keinginan Kontraktor, kalau dibayar lunas siapa yang akan bertanggung jawab ? kita bisa masuk penajara ! jadi pemerintah membayar sesuai progres kerja.

 

Mitrapol.com : Ada berapa anggaran DAKS yang masuk ke Nunukan dan apakah ada yang tidak tuntas ?

Kabid Bina Marga : Memang ada dan ada yang tidak tuntas, ini sangat membebani APBD Nunukan karena secara otomatis proyek tersebut harus dituntaskan dengan anggaran APBD padahal harus diuntaskan oleh Kontraktor. kita usulkan belum tentu anggaran tersebut turun kembali.

 

Mitrapol.com : Apakah semua proyek sudah diperiksa Inspektorat ?

Kabid Bina Marga : Setiap proyek sudah diperiksa oleh ispektorat, BPK juga sudah memeriksa dan memberikan penilaian baik waupun ada yang dianggap kurang, skala kecil kesalahan administrasi dan tidak berpotensi merugikan keuangan Negara.

 

Mitrapol.com : Apakah kontraktor yang sudah di Black List boleh ikut tender lagi ?

Kabid Bina Marga : Kontraktor yang sudah di Balck List tidak boleh mengikuti tender selama 2 tahun berturut-turut dan kita juga sudah merekomendasikan kepada LPSE, begitu memasukan penawaran pasti batal dan ada tanda merah biar dimanapun ikut tender tetap tidak bisa.

 

Mitrapol.com : Kenapa setiap proyek, Pihak Kejaksaan sebagai pendamping dalam pengawasan, apakah ini melindungi agar pihak lain tidak ikut melakukan pengawasan ?

Kabid Bina Marga : Sesuai intruksi Presiden tentang TP4D, Kejaksaan sebagai pendamping agar kontraktor bekerja dengan tulus sesuai dengan kontrak kerja, dan kalau ada proyek yang berpotensi ada gangguan, kejaksaan bisa menyelesaikannya sesuai aturan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *