Kasatpol PP Lebak : Tanah urugan proyek Jalan Tol Serang Panimbang harus berijin

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Rangkasbitung – Terkait aktifitas urugan tanah merah pada proyek jalan tol Serang-Panimbang yang ada diKabupaten Lebak Banten, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak, H. Dartim menegaskan, bahwa apabila tanah urugan tersebut dikirim dari luar lokasi proyek maka tetap galian tanah itu harus memiliki ijin.

“Kalau (tanah) itu didatangkan dari luar lokasi itu harus ada ijinnya.kecuali kalau dilokasi sendiri (proyek tol-Red) tidak diperjualbelikan maka tidak perlu punya ijin,” Tegas Dia, pada Jum’at petang (17/5/2019). melalui pesan WhatsAppnya.

Dartim menjelaskan, semua galian tanah jika dijadikan lahan usaha untuk diperjual belikan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa terkecuali galian tanah pemasok kebutuhan jalan tol Serang Panimbang.

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) No. 11 tahun 2018 tentang tata cara pemberian wiliyah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 57 ayat 1 berbunyi, Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.

Ketika ditanya terkait sanksi bagi usaha tambang non minerba ilegal, Kasatpol PP Lebak secara tegas, Bisa dengan penghentian aktifitas usahanya.

“Kalau tak berijin tentu kita akan tindak, bisa dihentikan usahanya,” tegasnya.

Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Lebak : Suherli, turut menyoroti proses pekerjaan timbunan tanah pada proyek jalan tol Serang-Panimbang tersebut.

Menurut Suherli, pekerjaan penimbunan tanah dalam proyek jalan tol merupakan salah item teknis penting memiliki standar metode digunakan untuk efektivitas dan kualitas yang baik.

“Seperti tanah yang digunakan urugan (borrow) harus sudah diuji laboratorium apakah sudah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan,” kata Herli.

Selain itu, Ketua LMPI Lebak ini mengatakan, tanah urugan yang dipergunakan untuk proyek berskala Nasional harus berasal dari titik galian yang memiliki izin resmi dari pemerintah karena masuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan diatur dalam Undang-Undang.

“Jadi artinya menggali dan menjualbelikan tanah urugan ke proyek tol, itu ter­masuk dalam kategori usaha pertamba­ngan. Otomatis harus ada izin usaha per­tambangan yang resmi,” terang Suherli, (16/5/2019)

“Sangat ironis kalau sampai proyek jalan tol berskala Nasional itu bisa bisanya mau menggunakan material tanah ilegal,” Pungkas Suherli.

 

 

Ubay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *