PP Forkab Aceh apresiasi seruan Plt Gubernur terhadap larangan untuk Ikut aksi People Power

  • Whatsapp
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani menyambut positif seruan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menghimbau masyarakat Aceh agar tidak mudah terprovokasi dan dimobilisasi oleh kepentingan segelintir elit politik untuk mengikuti ajakan aksi people power.

Sikap dan maklumat Plt. Gubernur tersebut disambut positif oleh Ketua Umum DPP Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani yang menerangkan bahwa gerakan people power dinilai sarat pada kepentingan segelintir elit politik pasca kekalahan dalam meraih kekuasaan dengan menciptakan akrobat baru melalui penciptaan kegaduhan dan kekacauan menjelang keputusan Pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Pusat pada tanggal 22 mei 2019 yang akan datang.

Gerakan people power yang menurut hemat Polem Muda Ahmad Yani merupakan gerakan yang tidak patut dilakukan karena hendak mendeligitimasi hasil rekapitulaai perhitungan suara KPU pusat dengan cara inkonstistusional dan melawan hukum serta merupakan cerminan sikap tidak mendidik masyarakat dalam memberikan contoh bangaimana menyelesaikan masalah dengan mengedepankan instrument hukum sebagai solusi akhir atas penyelesaian setiap masalah.

Kontek inilah menurut polem yang sangat disayangkan, mengingat mentalitas politisi yang belum siap kalah dalam suatu pertarungan politik yang akhirnya berimbas melakukan cara-cara inskontistusional dengan langkah menggiring masyarakat supaya terprovokasi berangkat ke Jakarta untuk melakukan tindakan makar diluar hukum dengan cara melakukan pembangkangan dalam melawan pemerintahan yang sah.

Selaku ketua umum DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani mengintruksikan kepada segenap pengurus forkab Aceh di 23 kab/kota untuk segera membuat seruan bersama kepada segenap elemen masyarakat Aceh agar tetap kompak menjaga suasana agar semakin kondusif pasca terlaksananya pemilihan umum (pemilu) seraya memberikan penyadaraan pada elit agar menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelesaian sengketa politik. Artinya, jika ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, kita dorong dan kita persilahkan mereka melakukan pelaporan kepada bawaslu dan mahkamah konstistusi untuk dilakukan proses penyidangan terhadap perkara dengan cara se adil adilnya.

Konsekwensinya adalah jangan tempuh cara premanisme dan makar dalam menyelesaikan masalah sengketa pemilu. Disitulah cerminan sikap kenegarawanan politisi utk menguji mentalitas seorang petarung yang siap menang dan siap kalah dalam sebuah pertarungan politik.

Oleh karenanya, perlu kedewasaan sikap dan legowo untuk menerima apapun hasil keputusan rapat pleno rekapitulasi suara dari komisi penyelenggara pemilihan umum (KPU) demi sebuah konstestasi politik yang sehat dan bermartabat. Tegas Polem Muda Ahmad Yani selaku ketua Umum DPP Forkab Aceh.

 

 

Reporter : Bukhari

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *