Ketua LASKAR : KPK segera usut tuntas dugaan kongkalikong Plt. Gubernur dan DPRA terkait pencairan anggaran untuk Wali Nanggroe

by -390 views
Ketua Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) Teuku Indra

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Ketua Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) Teuku Indra atau yang akrab disapa Popon, menyoroti kinerja Gubernur Aceh terkait penganggaran yang dilakukan Plt Nova dengan mengajukan Surat bernomor 821.29/30367 tanggal 17 Desember 2018, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Perihal Pengisian Jabatan Wali Nanggroe Aceh dan Fasilitasi Administrasi dan Keuangan Pasca Berakhirnya Masa Jabatan Wali Nanggroe Ke IX, namun tidak direspon karena menyalahi Qanun tata cara pemilihan Wali Nanggroe. Tidak berhenti disitu, Kemudian Plt Nova menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh bernomor 840/834/2019, tentang Pemberian Tunjangan Kepada Wali Nanggroe Priode 2018 – 2023 yang diduga cacat hukum.

Berdasarkan MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe (LWN) adalah kesepakatan imperatif untuk dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Pasal 96 UUPA secara eksplisit menyatakan LWN merupakan lembaga independen, bukan lembaga politik dan bukan pula sebagai lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga negara independen, maka institusi ini dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan atau lembaga politik.
LWN sebagai lembaga independen tidak berada dan tunduk pada kekuasaan eksekutif, sehingga Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mem-Plt-kan Wali Nanggroe maupun alat kelengkapan Wali Nanggroe.

Gubernur hanya memiliki keterkaitan di wilayah administratif pada badan Keurukon Katibul Wali (Sekretariat Wali Nanggroe), karena mereka Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dan ditempatkan oleh pemerintah Aceh.

LWN secara instrumental diatur dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No.9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No.8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Sebagai sebuah organisasi, LWN ini oleh Qanun diberi penopang puluhan alat kelengkapan subsistem dari satu sistem kelembagaan. Alat kelengkapan LWN ini merupakan motor penggerak bagi LWN yang dinakhodai oleh Wali Nanggroe. Sebagai sebuah sistem, berjalannya suatu organisasi ditentukan oleh semua komponen sistem, satu komponen tidak ada atau tidak berfungsi maka akan memengaruhi secara keseluruhan.

Alat kelengkapan LWN merupakan konsekwensi bagi pencapaian fungsi, tujuan, tugas dan wewenang LWN. Wali Nanggroe dipilih oleh alat kelengkapan Wali Nanggroe sebagaimana dinukilkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Qanun No.8 Tahun 2012 bahwa Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan yang dibentuk secara khusus. Komisi Pemilhan dimaksud terdiri dari; a) Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, b) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, c) Mufti atau yang mewakilinya, dan d) Perwakilan Alim Ulama yang masing-masing Kabupaten/Kota satu orang.

Pada Pasal 71 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012disebutkan, Komisi Pemilihan Wali Nanggroe menetapkan beberapa Calon Wali Nanggroe yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat ujar Teuku Indra ketua Umum LASKAR.

Ketua LASKAR megatakan, sementara Pasal 76 ayat (1) dan (2) Qanun No.8 Tahun 2012 menentukan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet. Komisi Pemilihan Tuha Peuet terdiri; a) Majelis Fatwa, b) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, dan c. Perwakilan Alim Ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang. Pasal 117 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2013 menjelaskan masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Ketentuan Pasal 132 ayat (7) Qanun Aceh mengamanatkan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar telah dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe IX dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRA pada tanggal 16 Desember 2013, maka sesuai ketentuan Qanun Aceh tersebut, masa jabatan Wali Nanggroe ke-IX Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar berakhir pada tanggal 16 Desember 2018.

Masih dalam bunyi Surat Plt. Gubernur yang mengatakan bahwa sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Wali Nanggroe, belum ditetapkan Wali Nanggroe kesepuluh secara defenitif, karena belum dibentuknya Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.

Hal ini menjadi alasan DPRA mengambil inisiatif melakukan pengukuhan Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke-X masa jabatan 2018-2023 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA tanggal 14 Desember 2018. Konsekwensinya, pengukuhan tersebut tidak sinkron dan bertentangan dengan ketentuan tata cara pengukuhan Wali Nanggroe sebagaimana diatur pada Pasal 70, Pasal 71, Pasal 105 Qanun Aceh tersebut.

Adanya Polemik dan terjadinya Paradoks surat Plt. Gubernur Acehtentang pemilihan Wali Nanggroe seperti uraian di atas, tidaklahserta merta keberlangsungan Wali Nanggroe dapat dikukuhkan oleh DPRA, dan tidak boleh karena alasan orang yang dituakan dan memiliki jasa besar, dan lain sebagainya, tapi perlu ditinjau juga apa prestasinya setelah di angkat menjadi pemangku Wali Nanggroe yang mana sampai sekarang belum berbuat apa-apa dan tidak menyelesaikan masalah apapun yang sesuai dengan tupoksinya.

Teuku Indra mengajak semua pihak untuk belajar mentaati hukum, apalagi produk hukum itu adalah DPRA sendiri yang mengesahkannya, sudah seharusnya kita punya komitmen dan konsistensi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pendapat yang mengatakan karena Wali Nanggroe itu dikukuhkan oleh DPRA itu sudah “Sah”, dengan alasan bahwa DPRA merupakan keterwakilan rakyat aceh, artinya justifikasi seperti ini tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan terkesan asal ngomong saja, bagaimana dengan jabatan Gubernur Aceh, apa bisa dikukuhkan juga oleh DPRA tanpa proses pemilihan langsung secara demokratis ucapnya ketua umum LASKAR penuh tanda tanya.

Oleh karena itu tindakan Gubernur Aceh menganggarkan dana dalam jumlah besar tanpa menunggu petunjuk dari Mendagri merupakan kesalahan fatal dan berakibat kepada sanksi hukum apabila lalai membaca kondisi riil tentang LWN yang belum jelas siapa Wali Nanggroeke-X yang menjabat untuk periode 2018-2023. Langkah Plt. Gubernur Aceh dalam mengeksekusi Penganggaran LWN ini memberi kesan negatif seperti ada bargaining dengan pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan terhadap LWN dibawah kepemimpinan Malik Mahmud Al Haytar.

Mengalokasikan dan membuat keputusan terhadap penganggaran LWN menurut Teuku Indra aliasPopoen sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi anggaran tersebut diterima oleh Tgk. Malik Mahmud yang belum jelas legal formalnya sebagai Wali Nanggroe ke-X ini yang menjadi masalah, dan terjadilah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), seharusnya Gubernur menunggu arahan lebih konkrit dari Mendagri, jangan maen amprah aja, namun karena hal ini sudah terjadi dan saya selaku Ketua umum Laskar Aceh yang peduli terhadap advokasi dan sosial kemasyarakatan,meminta kepada pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas, agar hukum itu berlaku adil, jangan tajam kebawah tapi tumpul keatas.

Demikian Pers Realess ini kami angkat ditengah krisis kepercayaan terhadap LWN, dengan maksud mevotivasi kita kepada kebaikan, dan membiasakan kita komit dan konsisten terhadap apa yang sudah kita sepakati melalui produk hukum yang sudah kita buat dan sudah disahkan. Hukum jangan ditekuk-tekuk sesuai kepentingan pribadi atau kelompok, sudah seharusnya Plt. Gubernur Aceh “Fokus” untuk menghidupkan perekonomian aceh ucap Teuku Indra sebagai Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR).

 

 

Reporter  : Bukhari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *