Ketua MWC NU Kedungtuban tolak aksi peopel power

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Blora – Wacana gerakan people power pasca pemilu 2019, yang digelar di Jakarta, menuai penolakan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menganggap bahwa pengerahan massa dalam aksi yang akan digelar menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang, adalah gerakan pemaksaan kehendak.

“Saya tidak setuju people power. Lebih baik diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan konstitusional,” kata ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) kedungtuban, Mikhtar, kepada Mitrapol.com, Senin (27/5/2019).

Dia menandaskan, selain gerakan tersebut cenderung memaksakan kehendak, juga tidak mendidik untuk berdemokrasi.
“Kalau dengan cara-cara konstitusional bisa, kenapa harus dengan pengerahan massa,” tandasnya.

Ketua NMWC NU Kedungtuban juga mengapresiasi petugas keamanan baik dari TNI maupun Polri yang mengamankan jalannya kegiatan Pople Power di seputaran gedung Bawaslu hingga akhir kegiatan.

 

 

Menco

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *