Program Jamsosratu dinilai tidak tepat sasaran dan rentan penyelewengan

oleh -117 views

MITRAPOL.com, Lebak – Program Bantuan sosial Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu) yang diprakarsai oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten dan sebagai pihak yang merealisasikan dana bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat layak masih menuai banyak persoalan.

Seperti pada penyaluran Jamsosratu di Kabupaten Lebak yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat serta ketimpangan yang dianggap tidak tepat sasaran

Loading...

Selain itu, Proses penyaluran Program jamsosratu yang bersumber dari APBD itu tidak melakukan koordinasi dengan pihak Dinas sosial Kabupaten Lebak sehingga dinilai cukup rentan adanya penyelewengan.

Sebagaimana disampaikan Kasi Linjamsos dan Data Informasi Dinsos Lebak, Endin Toharudin beberapa waktu lalu. Pihaknya hingga saat ini belum menerima berapa jumlah penerima program Jamsosratu yang disalurkan oleh Dinsos Provinsi Banten.

“Kalau sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kita di Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) berkaitan dengan kebencanaan masyarakat miskin. Untuk program Jamsosratu yang fungsinya untuk membantu masyarakat yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapa (PKH) dari Kemensos tahun 2019, hingga saat ini Dinsos Lebak belum menerima jumlah penerima maupun pendampingnya ada berapa,” kata Endin kepada Mitrapol.co beberapa waktu lalu.

Namun menurut Endin, meski koordinasi terbilang jarang, Pihaknya mengakui pernah menerima surat dari Dinsos Provinsi dan hanya sebatas untuk kegiatan rapat.

“Kalau koordinasi untuk penyaluran dan usulan penerima boleh dikatakan vakum sih tidak, kadang-kadang memang kita juga menerima surat untuk rapat dan evaluasi Jamsosratu Tapi, dari petugas pendamping ditingkat Lebak juga tidak intens sehingga kita kebingunan sendiri ketika ada yang konfirmasi terkait itu kita susah menjelaskannya karena tidak punya data dan informasi yang kita inginkan,” terang Endin.

Masih kata Endin, program Jamsosratu pihaknya tidak tahu persis karena belum melakukan verifikasi data penerimanya. Namun saat melakukan verifikasi dan pendataan untuk penerima program, ada banyak yang mengeluh lantaran yang seharusnya mendapatkan program tapi justru tidak mendapatkan.

“Informasi dari bawah baik itu dari Kepala Desa atau masyarakat yang mengadu tentang penerima manfaat yang kurang pas mendapatkan, kemudian ada yang layak mendapatkan tetapi justru tidak dapat. Banyak pengaduan dari tingkat desa, banyak kejadian seperti itu karena kita banyak koordinasi dengan tingkat desa terkait hal keakuratan data dengan penerima,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Endin, pihaknya saat ini mencoba mengintervensi program tersebut agar tepat sasaran sesuai kemanfaatan dan juga kelayakannya.

“Contohnya Kabupaten Lebak untuk saat ini kita akan memasang stiker khusus untuk keluarga miskin penerima Bansos, baik itu dari kementerian maupun dari APBD. Stiker itu nanti dipasang pada tiap rumah, jadi itu fungsinya untuk verifikasi dan validasi data yang artinya ketika misalkan oenerima mendapatkan program PKH di stikernya itu diempel dirumah yang nantinya kita contreng kalau layak,” ungkapnya.

Sementara itu Pendamping Jamsosratu Kecamatan Cibeber, Oman Rohmawan saat dihubungi melalui selulernya untuk menanyakan terkait koordinasi program Jamsosratu, namun tidak memberikan jawaban.

 

 

Reporter : Ubay

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *