Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam Pengawasan Pendampingan Proyek

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Nunukan F. Zulfahmi.

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI melalui Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015, membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan).

Untuk mengetahui lebih jauh tentang TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan), berikut wawancara wartawan Mitrapol.com Yusuf P dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Nunukan F. Zulfahmi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Nunukan F. Zulfahmi SH, saat diwawancari Mitrapol diruang kerjanya.

Mitrapol  : Apakah tugas Kejaksaan dalam pendampingan setiap Proyek, Kenapa ada proyek yang diputus kontraknya ?

Kajari Nunukan :  Kejaksaan bertugas melakukan Pelayanan, Pendamping dan Pengawasan Pembangunan Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah.

Khusus di Nunukan, memang benar ada sejumlah proyek yang pada Tahun 2017 – 2018 diputus kontraknya oleh PPTK karena sudah sampai waktu telah digariskan dan juga diberikan perpanjangan waktu Kontraktor tidak bisa menyelesaikannya.

 

Mitrapol  : Apa dasarnya sehingga proyek tersebut bisa diputus kontraknya ?

Kajari Nunukan :  Ada beberapa penilaian sehingga sebuah proyek bisa diputus kontraknya, seperti kwalitas proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan, presentasinya juga tidak tercapai.

Kami dari Kasi Intelejen kejaksaan sebagai tim P4D mencermati bahwa PPTK sudah memberikan perpanjangan waktu dan juga tidak sanggup akhirnya di black list oleh Dinas yang berwenanga.

 

Mitrapol  : Peranan Kejaksaan dalam P4D ?

Kajari Nunukan :  Kami sebagai P4D membetikan kepercayaan dan rasa percaya bagi pemerintah agar tidak terjadi hambatan dan halangan, terutama dalam hal kesiapan rekanan dalam pekerjaan jangan sampai rekanan menerima uang muka tapi tidak mengerjakan.

Disisi lain timbulnya suatu masalah seperti banyaknya gangguan seperti lahan suatu proyek belum dibebaskan, disini peran kejaksaan bisa memfasilitasi dengan memberikan solusi, begitu juga apa bila sebuah proyek sulit mendapatkan material dari dalam negeri karena akses tranportasi, dan satu-satunya jalan harus mendapatkan material dari negara tetangga yang lebih dekat, maka pihak Kejaksaan bisa kordinasi dengan Kejagung tapi itu apabila proyek itu dari anggaran APBN.

 

Mitrapol  : Apakah ada aturan yang mengikat ?.

Kajari Nunukan :  Ada Intruksi dari Presiden. Intruksi dari Presiden dikeluarkan setelah Presiden di Istana Negara mengumpulkan semua kepala daerah, dan mereka menyampaikan keluhan yang sama, bahwa setiap pembangunan yang dikerjakan seringkali pihak aparat Penegak Hukum melakukan Pemanggilan dengan tujuan pengawasan pada setiap kegiatan pembangunan di daerah, sehingga kepala Daerah dan Gubernur “Merasa Resah” dan menyatakan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan menghambat kegiatan pembangunan sehingga tidak sedikit Pimpro yang mengundurkan diri.

Sehingga Presiden memanggil Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengintruksikan dan ada 4 Poin yang disampaikan Presiden.

 

Mitrapol  : 4 Poin yang disampaikan itu apa saja yang pak ?

Kajari Nunukan : 4 Poin yang disampaikan Presiden adalah,
1. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan pemanggilan kepada Kontraktor dan kepala PPTK terkait kegiatan proyek yang sedang dikerjakan baik di pusat maupun di daerah.
2. Kecuali proyek itu tidak selesai dan ada dugaan merugikan keuangan negara.
3. Kejaksaan dan Kepolisian tidak boleh melakukan kriminalisasi seperti adanya kebijakan Pemerintah daerah ada kesalahan Adminidtrasi bukan tindak Pidana.
4. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaa awal tidak berlebihan dan tidak disebarkan ke media secara berlebihan karena akan mempengaruhi pembangunan di daerah.

 

Mitrapol  : Apakah ke 4 poin yang bapak sampaikan menjadi dasar keluarnya Inpres ?

Kajari Nunukan : Benar, dari 4 Poin tersebut maka turunlah Inpres tentang Tim P4D, Kejaksaan Agung mendampingi proyek di Kementrian, kalau proyek ditingkat Gubernur yang mendampingi adalah Kejaksaan Tinggi, sementara proyek ditingkat Kabupaten Kota yang melakukan pendampingan adalah Kejaksaan Negeri melalui kasih Intelejen.

 

Mitrapol  : Apakah semua proyek bisa mendapat pendampingan dari kejaksaan ?.

Kajari Nunukan :  tidak semua proyek bisa mendapat pendampingan, kecuali proyek yang bersifat strategis Nasional atau dianggap oleh pemerintah daerah membutuhkan pengaman serius dari Kejaksaan .

 

Mitrapol  : Dalam Kerjasama pendampingan, apakah Kejaksaan yang mengajukan atau pihak pemerintah daerah yang meninta ?

Kajari Nunukan :  yang mengajukan permohonan adalah pemerintah daerah melalui Kepala Dinas dengan menyampaikan alasan-alasan perlunya dilakukan pendampingan oleh kejaksaan, dan tidak semua permohonan itu kita terima.

 

Mitrapol  : Apa tujuan utama adanya pendampigan atau P4D ?.

Kajari Nunukan : Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pencegahan tindak pidana Korupsi dan mencegah dalam pelaksanaan kegiatan Pisik.

 

Mitrapol  : Seandainya dikemudian hari proyek yang Kajari dampingi ada temuan tindak pidana Korupsi, apakah Kejaksaan tidak melakukan pemeriksaan lagi ?.

Kajari Nunukan  : Kalau ada laporan atau ada temuan terjadi tindak pidana Korupsi, dengan tidak segan kami akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadinya tindak pidana korupsi atau penyimpangan.

 

 

 

Reporter  : Yusuf P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *