Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka perkara makar

by -55 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Kivlan Zen korban konspirasi Politik tertangkap tangan memiliki senjata api, dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan tanpa pernah ada penyitaan dan penggeledahan.

Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, S.IP.,M.Si, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar dan sekarang ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Guntur Jakarta, karena memiliki senjata api illegal.

Walau telah ditahan keadaan pria yang telah berusia 73 tahun kelahiran Langsa, 24 Desember 1946 ini dalam keadaan tabah dan meyakini keadaan ini akan cepat berlalu setelah.

Advokat Rakyat Semesta (ARS) yang terdiri dari 13 (tiga belas) Advokat yaitu, Muhammad Yundri, SH, Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH, Taufik CH., SH, Ananta Rangkugo S SH, Henry Badiri Siahaan SH, Julianta Sembiring SH, Muhammad Kamil SH, Farchat Bahafdullah SH, Achmad Ernady SH, Sunarto SH, Denny Ernanda SH, Dadi Sutardi, SH, dan R. Sugiri Purbokusumo, SH, telah bertemu dengan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, S.IP.,M.Si, siap mengemban tugas mulia berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 31 Mei 2019.

Tonin Tachta Singarimbun menjelaskan kepada media mengenai perbuatan makar yang disangkakan, berdasarkan pengakuan Pak Kivlan adalah dzolim dan tidak ada perbuatannya demikian juga tidak ada orang yang melaporkan sehingga ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik berdasarkan keterangan Eggy Sujana dan selanjutnya dinyatakan memiliki senjata api yang tidak berizin (legal) juga merupakan keadaan yang dipaksakan berdasarkan keterangan da bukan berdasarkan laporan sebagaimana supir Pak Kivlan yang baru bekerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan rekomendasi oleh “I” yang mana keduanya telah juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang tidak diketahui apa hubungannya dengan Pak Kivlan, yang mana “I” merekomendasi supir untuk menjadi pengawal karena adanya keyakinan upaya pembunuhan yang akan terjadi kepada Pak Kivlan.

Tonin dan Yundri melihat penetapan tersangka dan penahanan oleh Direskrimum Polda Metro Jakarta terkesan karena objektifikas Penyidik dan bukan karena hukum yang berlaku dimasyarakat sebagaimana untuk menjadikan seorang Tersangka telah ada hukumnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga yang terjadi adalah cara-cara lama yang mana hanya berdasarkan pemikiran penyidik yaitu gelar internal dan bukan berdasarkan gelar perkara secara besar dengan menggunakan pelapor, terlapor, kuasa hukum dan unsur di kepolisian dibawah kepemimpinan Kabag Pengawasan Penyidikan (Wassidik) sebagai bentuk Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Singarimbun mengatakan seandainya penetapan tersangka kepemilikan senjata api dan penahanan sepenuhnya diserahkan kepada penyidik maka hukum hanya menjadi miliki segelintir orang saja sehingga dimana keberadaan Advokat dan Terlapor/ Pelapor yang mana kita ketahui yang menangani perkara klien adalah Jatanras yang sangat berbeda kekhususannya dengan pidana makar dan kepemilikan senjata api karena JATANRAS (Kejahatan dan Kekerasan) bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan : kesopanan, penghinaan dan penistaan, membuka rahasia, kemerdekaan seseorang, jiwa, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan, ancaman, penghancuran/merusak barang, usaha pelacuran, perjudian, pornografi/asusila, kejahatan jalanan (street crime) meniadakan rasa takut dan kekhawatiran bagi semua orang (fire of crime) maka bila dihubungkan dengan perbuatan makar yang dikembangkan dengan kepemilikan senjata api menjadi tidak relevan lagi pada Jatanras. Dan ini sudah salah arah penyidikan dari penyelidikan, maka sepatutnyalah Penyidik mengakui keadaan ini dipaksakan kalau tidak mengapa Reskrim tingkat Polda membuat Satuan-satuan seperti Harda, Resmob, Kamnek dll., yang kekhasannya jelas menurut Tonin dan Yundri. Dengan telah salah pelaksana penyelidikan dan penyelidikan oleh Penyidik yang berlatar belakang/ keahlian yang jelas berbeda dengan sangkaan tersebut sebaiknya diakui saja dengan melepaskan klien Kivlan Zen sambil Direskrimum memperbaiki / mengganti Penyidiknya yang professional sesuai dengan pidana yang disangkakan. Ulang Tonin kejahatan asusila itu sangat berbeda keilmuannya dengan makar dan kepemilikan senjata api sehingga ujarnya janganlah memperlakukan kliennya seperti orang yang tidak pernah memberikan pengabdian kepada Negara ini karena sepatutnya lebih hati-hati memperlakukannya apa lagi sekarang dalam suasana pesta demokrasi karena antara Kejahatan Politik dan Kejahatan Pidana Umum akan sulit dibedakan terhadap kliennya.

Advokat Tonin menambahkan lagi, untuk menjadikan orang sebagai Tersangka belum pernah dapat dibuktikan bukti permulaan yang dimaksud dalam KUHAPidana atau sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi karena berdasarkan keterangan klien belum pernah ada penyitaan senjata api dimaksud demikian juga tidak pernah ada penggeledahan/ tertangkap tangannya senjata yang dimaksud sebagaimana sampai hari ini tidak pernah diberitakan senjata api apa yang dimaksudkan oleh Kepolisian apakah yang perlu ijin Perbakin atau Ijin Kepolisian/ TNI/ BIN dan lainnya karena sebelum ini tuntas sepatutnya penetapan Tersangka dan penahanan tidak dilakukan karena orang harus dianggap belum bersalah sebelum kesalahannya itu dapat dibuktikan sebagaimana KUHAPidana dan bukan karena objektifitas Penyidik saja.

Konfrontir antara klien dengan Tersangka atau saksi lainnya belum pernah dilakukan eh eh langsung ditetapkan tersangka demikian juga langsung ditahan padahal klienya dinyatakan memiliki atau menyimpan senjata api oleh keterangan orang lain sehingga jika suatu hari Penyidik masih akan melakukan konfrontir maka hal ini sudah terjadi perbuatan sewenang-wenang karena orang ditahan berarti telah terpenuhinya alat bukti untuk sangkaan kejatahanya

Para Advokat Rakyat Semesta akan bekerja maksimal untuk membuktikan masih ada celah dari sudut pandang pemahaman dan pengalaman para Advokat dibandingkan dengan Penyidik Jatanras karena sampai hari ini tidak pernah diketahui mengenai senjata api tersebut berada dalam penguasaan siapa, bukti pembelian dari klien, siapa penjualnya kepada klien karena yang terjadi adalah klien ada memesan senjata berburu babi hutan dan yang sudah pernah ditawarkan adalah senjata yang tidak cocok dengan keperluan klien sebagaimana untuk ijin dimaksud pengurusannya melalui Perbakin ujar Pak Kivlan kepada Advokat M, Yundri dan Tonin T Singarimbun

Para Advokat tersebut akan bekerjasama dengan Kuasa Hukum sebelumnya, dan secepatnya setelah menerima surat kuasa tersebut akan melakukan konsolidasi sesama Kuasa Hukum, menyerahkan surat kuasa kepada Penyidik, membuat pengaduan ke Komisi Kepolisian, Komnas HAM, meminta perlidungan ke Pangkostrad karena klien pernah menjabat sebagai Pangkostrad, menghadap Menteri Hankam, KASAD dan bertemu dengan Purnawirawan TNI AD yang memiliki rasa korsa dengan klien guna mendapatkan dukungan moril dan masukan dalam melakukan pembebasan/pembelaan klien secepatnya.

Upaya praperadilan tidak menyelesaikan ini, lebih baik mengajukan gelar perkara dan menghadirkan ahli untuk membantu Penyidik mengeluarkan SP3 merupakan cara yang paling menguntungkan kepada semua pihak ujar Tonin mengakhiri keterangannya kepada awak media.

 

 

Herman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *