Dinas Perdagangan di wilayah perbatasan miliki tugas berat

  • Whatsapp
Kadis Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar.

MITRAPOL.com, Nunukan Kalatara – Sebagai sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain (Malaysia), Kabupaten Nunukan memiliki tantangan sekaligus tugas berat tersendiri. Selain persoalan batas negara (Oustanding Boundary Prolem) di Sebatik dan Lumbis Ogong, wilayah perbatasan juga memiliki persoalan lainnya.

Wilayah perbatasan juga menjadi pintu masuk Narkoba, dan ekspansi produk-produk Malaysia secara illegal yang membuat ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap barang-barang dari negeri Jiran tersebut. Hingga kini persoalan tersebut tak kunjung usai, dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerinta daerah dan pusat.

Berikut wawancara wartawan mitrapol Yusuf Palimbongan dengan Kadis Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar.

Wartawan mitrapol Yusuf Palimbongan saat mewawancarai Kadis Perdagangan Kabupaten Nunukan Ir. Jabbar.

 

 

Mitrapol   : Apa Fungsi serta tugas pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan ?

Ir. Jabbar   : Tugas Pokok Dinas Perdagangan berdasarkan Undang-undang salah satunya adalah menjaga distribusi, menjaga stok, menjaga stabilitas harga dan melakukan kegiatan ekspor dan impor, juga menjaga distribusi barang yang masuk maupun yang keluar hingga kondisi stabil, apalagi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan Lebaran.

 

Mitrapol   : Sejauh mana Pengawasan Dinas Perdagangan dan apa saja,?

Ir. Jabbar   : Yang kami awasi terutama ketersediaan dan harga kebutuhan dasar, seperti beras, gula pasir, minyak goreng. Sementara sayuran atau cabai yang terkadang harganya melambung tetapi tiba tiba datang barang dari luar antar pulau seperti Sulawesi atau pun Jawa harga kembali turun begitupun sebaliknya, dalam Bulan Suci Ramadhan.

 

Mitrapol   : Apa saja hasil Produksi dari Nunukan yang diperdagangkan.?

Ir. Jabbar   : Dari Nunukan yang paling banyak diperdagangkan adalah hasil pertanian seperti, Pisang, Jagung, Kelapa, Coklat yang dijual ke negara tetangga.

Kemudian komoditi yang lain seperti Perikanan, Rumput Laut banyak dikirim keluar Pulau seperti ke Sulawesi dan Jawa Timur bahkan ada yang langsung diekspor. Beberapa bulan lalu oleh sebuah perusahaan, Kelapa Sawit sebanyak 3.600 ton diekspor langsung ke China.

 

Mitrapol   : Nunukan merupakan sebuah daerah yang sangat strategis bisa mendapat 2 produk baik dalam negeri maupun luar negeri ?

Ir. Jabbar   : itu merupakan salah satu keuntungan, kalau kita berbicara kebutuhan pokok masyarakat itu satu keuntungan bagi kita yang berada didaerah perbatasan, sehingga kalau rapat tim Pengendalian Inflasi Daerah tingkat Provinsi, selalu saya laporkan bahwa kondisi harga di Nunukan cukup stabil karena didukung pasokan barang dari negara tetangga Malaysia sesuai dengan perjanjian Bilateral.

 

Mitrapol   : Apa langkah pemerintah untuk mengimbangi produk dalam negeri supaya kita juga tidak terlalu banyak mengimpor barang dari Malaysia ?

Ir. Jabbar   : Pemerintah pusat melalui program angkutan publik namanya Tool Laut ini sudah tiga tahun berturut turut berjalan dan Nunukan ada dua pelabuhan singgah baik barang yang masuk dan barang yang keluar yaitu Nunukan dan Sebatik.

Itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbanyak barang dalam negeri dan mengurangi produk dari luar masuk dengan harga bersaing.

Kedua salah satu BUMN telah melakukan tugasnya memasukan barang dari Tarakan ke Nunukan sebagai salah satu sub distribusi regional di Tarakan, masuk ke Nunukan karena Nunukan belum punya gudang ini salah satu kesulitan kita.

 

Mitrapol   : Apa langkah pemerintah untuk membuat harga lebih murah dibanding harga sebelumnya,?

Ir. Jabbar   : Memang ada kendala, pertama adalah untuk barang Bulog kita belum memiliki gudang yang permanen untuk menampung barang barangnya, yang kedua biaya transportasi yang masih cukup tinggi sehingga harus diimbangi dengan kenaikan harga.

Tahun 2019 ini rutenya berubah kalau dulu tahun lalu rutenya Surabaya – Mamuju – Kutai Timur -Nunukan – Sebatik – Surabaya nah tahun 2019 ini ada perubahan.

Pedagang gerai maritim ini ada syarat yang harus dipenuhi faktor integritas oleh pelaku usaha yang harus dia tanda tangani .
Salah satu isi fakta integritas itu adalah menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal, artinya boleh mendapatkan keuntungan tapi tidak semau nya karna biaya transportasinya itu disubsidi oleh pemerintah.

 

Mitrapol   : Terkait masalah perdagangan Lintas Batas, sejauh mana kordinasi Pemkab Nunukan dengan Pemerintah Pusat agar Nunukan tidak di cap sebagai penampung produksi Malayasia ?

Ir. Jabbar   : Kami telah melakukan upaya untuk membuat pelabuhan Nunukan menjadi Pelabuhan ekspor impor, jadi kedepan ada kemungkinan BTA ini sudah ditiadakan tetapi mencul mekanisme perdagangan Internasional, memang sarana prasarana kita ini masih minim dibanding dengan negara tetangga kita,

Pelabuhan telah kita siapkan tapi belum maksimal, Pelabuhan Tunontaka sementara yang lain Pelabuhan sebatik belum selesai lalu Pelabuhan Liemijung juga masih banyak yang harus dibenahi sehinggal kalau upaya kita untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi.

Kami juga sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan agar merubah salah satu Peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan status Pelabuhan menjadi Pelabuhan Impor di Nunukan untuk Komoditi tertentu.

Karena memang lebih efisien kalau Pelabuhan Nunukan menjadi pelabuhan ekspor impor dibanding dengan pelabuhan lainnya, tapi memang harus ada upaya yang harus kita lakukan dalam rangka membenahi semua infranstruktur.

 

 

Yusuf Palimbongan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *