Sejak 2013 Pos Lintas Batas Sei Pancang Sebatik tidak berfungsi. Puluhan Ribu warga Sebatik menjerit

oleh -105 views

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Memberikan Izin Masuk dan Keluar orang di Wilayah Republik Indonesia adalah salah satu amanat Undang-Undang yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan yang berada dalam Satuan Kerja di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur.

Sejak tanggal 1 Januari 2013 lalu Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan mencabut izin penggunaan Pos Lintas Batas (PLB) untuk jalur pelayaran Sebatik (Indonesia) ke Tawau (Malaysia) dan sebaliknya.

Loading...

Berikut wawancara wartawan mitrapol Yusuf Palimbongan dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan Hanton Hazali, SH.,MH.

Mitrapol   : Apakah Kantor Pos Lintas Batas Sebatik masih berfungsi ?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Pelayanan Pos Lintas Batas Sebatik tetap berjalan sampai saat ini dan aktif memberikan pelayanan menerbitkan Pas Lintas Batas.

 

Mitrapol   : Mengapa pelayanan Cap Pas Lintas Batas terputus dan tidak membetikan pelayanan,?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Sebenarnya bisa kita cop tetapi pihak Malaysia yang tidak mau itu masalahnya.

 

Mitrapol   : Masalahnya dimana sampai pihak Malaysia tidak bisa melanjutkan ?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Malaysia tidak mau menerima dibukanya Jalur Lintas Batas Sebatik – Tawau berdasarkan Perjajian pada tahun 2007 yang disebut Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia tentang Sebatik dan Tawau melakukan Perjalanan.

Perjanjian itu hanya berlaku 5 Tahun yakni mulai tahun 2007 hingga tahun 2012, makanya tahun 2012 perjanjiannya expired, Tahun 2013 perjanjian tidak dilanjutkan, bukan Imigrasi Indonesia yang tidak mau ini harus dipahami oleh Penduduk masyarakat Pulau Sebatik.

 

Mitrapol   : Apakah diperlukan perjanjian baru lagi, solusinya bagaimana agar perjalanan Sebatik – Tawau bisa kembali terjalin ?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Dalam setiap pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosrk Malindo) sering saya usulkan dan menyampaikan dalam Forum maupun dalam sidang sidang, namun Pihak Malaysia tidak mau melanjutkannya.

 

Mitrapol   : Apakah persoalan ini harus dibahas ditingkat Kementrian atau Pemimpin kedua Negara.?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Semestinya itu harus dibahas ditingkat tinggi pertemuan Jakarta dengan Kualalumpur, harusnya masyarakat di 5 Kecamatan yang ada di Pulau sebatik mendesak Pemerintah Pusat melalui Wakil-wakilnya di DPR RI mendukung dengan rekomendasi dari Bupati Gubernur sebagai Dasar agar Perjalanan Sebatij Tawau di Buka Kembali.

 

Mitrapol   : Apakah Imigrasi Nunukan telah menyampaikan ke tingkat Imigrasi Pusat untuk membangun komunikasi dengan Imigrasi Malaysia.?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Kami sudah menyampaikan ke Dirjen Imigrasi nanti Dirjen Imigrasi akan menindak lanjuti dan berkomunikasi dengan Kementerian agar persoalan ini dibahas oleh Pemerintah Pusat, kalau hanya dibahas ditingkat Sosek Malindo kurasa ini sulit tercapai karena Imigrasi Tawau tunduk pada pemimpinnya di Kualalumpur.

Selain itu persoalan ini bisa ditangani oleh Gubernur komunikasi langsung dengan Presiden, nanti Presiden menunjuk intansi atau Kementerian mana yang akan menanganinya.
Jadi persoalan ini jangan menyalahkan pihak Imigrasi karena yang tidak mau adalah pihak Malaysianya.

 

Mitrapol   : Jadi sejak Tahun 2013 masyarakat Sebatik untuk melakukan perjalanan ke Tawau Sabah Malaysia harus melalui Pintu pelabuhan Tunantaka Nunukan.?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Ya memang begitu harus mengikuti prosedural yang resmi melalui Pelabuhan Internasional Nunukan – Tawau.

 

Mitrapol   : Apakah Imigrasi Nunukan sudah melakukan Komunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui Bupati Nunukan ?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Kita sudah melakukan pertemuan dengan Bupati dan anggota DPRD.
berkali kali saya berjuang di Forum Sosek Malindo tetapi Pihak Malaysia berkelik dengan berbagai Alasan.

 

Mitrapol   : Bagaimana dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) apakah ini solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat.?

Hanton Hazali, SH.,MH  : Mungkin saja ini merupakan sebuah solusi, karena Presiden melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan akan membangun 3 Pos Lintas Batas Negara di kabupaten Nunukan, pertama di Sebatik, kedua di kecamatan Krayan akan dibangun di Long Midang dan ketiga akan dibangun di Labang kecamatan Lumbis Ogong, semua itu kewenangan Pemerintah Pusat.

Dibangunnya PLBN ini untuk lebih memudahkan perjalanan aktivitas warga kita yang ada di perbatasan
Petugas yang terlibat dalam Pos Lintas Batas Negara itu ada TNI, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, Karangtina dan Petugas lainya yang terkait.

 

 

Yusuf Palimbongan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *