Bupati SBB silaturahmi bersama warga masyarakat

by -100 views
Bupati Seram Bagian Barat Drs. Moh. Yasin Payapo, S.Pd. M.Pd saat memberikan sambutan pada acara silahturahmi Idul Fitri 1440 H bersama warga masyarakat Desa Luhu

MITRAPOL.com, SBB – Bupati Seram Bagian Barat, Drs. Moh. Yasin Payapo, S.Pd, M.Pd beserta keluarganya mengundang seluruh lapisan warga masyarakat desa Luhu untuk bersilahturahmi dan saling maaf maafan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah di Kampung halamannya Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat – Provinsi Maluku. Jumat (7/6).

Hadir pada acara ini sejumlah Pejabat pada lingkup OPD Kabupaten SBB, Pejabat Desa Luhu Jufri Kaliky, Pejabat Desa Waesala Hasan Samal, Kapolsek Huamual, Ipda Ramdani Lestaluhu, Danton BKO TNI Pos Iha Luhu, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Suasana keakraban tampak terjalin diiringi dengan suguhan beragam makanan yang dinikmati secara bersama sama masyarakat dengan Bupati usai saling berjabat tangan dan maaf–maafan.

Dalam sambutan singkatnya Bupati Drs. Moh. Yasin Payapo, S.Pd. M.Pd mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Luhu,“Atas nama pribadi, Keluarga dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat saya menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah mohon maaf lahir dan batin,“ ucap Bupati.

Dalam kesempatan ini Bupati SBB yang juga Ketua DPW Partai Hanura Provinsi Maluku ini menjelaskan tentang kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah dan sedang dilakukan selama masa kepemimpinannya yang sudah hampir dua tahun ini sejak dilantik pada tanggal 22 Mei 2017 lalu.

“Prioritaskan pembangunan di kabupaten Seram Bagian Barat adalah pembangunan infrastruktur karena disadari bahwa pengembangan ekonomi masyarakat bisa berjalan dan berkembang baik ketika barang dan jasa itu lancar,“ ujar Bupati.

Oleh sebab itu, lanjut Bupati hampir 200 Km jalan telah dilakukan pembongkaran dan penggusuran jalan yang tersebar di Kabupaten Seram Bagian Barat seperti di wilayah kecamatan Huamual Petuanan desa Luhu. Wilayah kecamatan Inamosol Rumberu Rambatu kecamatan Waesala Kelang, Buano dan kecamatan Pulau Manipa serta beberapa wilayah kecamatan lainnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten SBB juga telah membanguan sejumlah jembatan permanen, pelabuhan laut dan pasar yang tersebar di kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa ini, “kemudian ada program pusat perindustrian Kabupaten di Papora Desa Luhu kecamatan Huamual termasuk disana akan dilakukan pembangunan industry pengalengan ikan terbesar,“ kata Payapo.

Sementara itu terkait dengan angka Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten SBB sebelumnya terdapat 22 ribu KK tergolong dibawah garis kemiskinan sekarang sudah berkurang dan terus dikurangi dengan program–program pengembangan ekonomi masyarakat, akses jalan di buka sehingga perputaran ekonomi lancar, dimudahkan pengurusan ijin usaha bagi pengusaha yang menanamkan investasi dan mengembangkan usahanya di kabupaten SBB sehingga perputaran ekonomi, barang, jasa dan uang berjalan bagus.

Payapo juga mengatakan terkait dengan isu Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa itu berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang mengisyaratkan bahwa perlu ada SK Bupati untuk merubah lampiran menyesuaikan dengan peraturan Presiden kalau tidak maka ADD untuk desa itu tidak bisa dicairkan, “Oleh karenanya langkah itu dilakukan dan hal ini bukan saja di SBB saja namun di seluruh Indonesia. Jangankan saya pegang dana ADD , lihat saja tidak,“ tegas Payapo.

Bupati juga menandaskan bahwa sebelumnya selama 14 tahun penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini mendapat opini disclaimer atau manajemen pertanggungjawaban keuangan tidak memenuhi standar dan persyaratan sehingga BPK tidak bisa memberikan penilaian atau pendapat terhadap Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Oleh sebab itu saya kejar dalam waktu satu tahun lebih ini untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah, di kantor daerah setiap minggu ada anggota BPK yang melakukan pendampingan dan itu diminta oleh saya sendiri, selain itu ada tim yang keliling kecamatan dan desa untuk mendata asset daerah dan perjuangan itu membuahkan hasil dari opini disclamer bisa dinilai dan diberikan opini akhirnya naik satu tingkat menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian.

 

 

Nal/AG Kaliky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *