AIM melaporkan Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto ke Peradi

by -54 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Sidang sengketa pilpres 2019 akan segera digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 14 Juni 2019, dimana Bambang Widjojanto (BW) ditunjuk sebagai ketua tim Kuasa Hukum dari BPN Prabowo-Sandiaga Uno.

Jabatan Bambang Widjojanto yang pada saat ini menjabat sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) di Pemda DKI Jakarta, bentukan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menjadikan Bambang Widjojanto (BW) diadukan ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada kamis (13/6/2019).

Bambang Widjojanto (BW) dilaporkan ke PERADI oleh Sandi Situngkir dan bersama beberapa kuasa hukum dari Advokat Indonesia Maju (AIM). Dalam aduannya Bambang Widjojanto dikenakan tiga pasal dugaan pelanggaran kode etik dan undang-undang advokat.

Menurut Sandi Situngkir, BW telah melanggar kode etik advokat karena menerima tawaran untuk menjadi ketua tim kuasa hukum Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di sidang sengketa Pilpres 2019 di MK (Mahkamah Konstitusi), dimana BW juga masih menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta, sebagai ketua TGUPP.

“Menurut yang kami pahami yang bersangkutan adalah masih sebagai pejabat negara namun juga menjalankan profesi sebagai advokat atau pengacara, dan itu melanggar hukum dan juga melanggar kode etik, dimana saudara Bambang Widjojanto ini juga menerima gaji sebagai pejabat di Pemda DKI Jakarta, kalau saya tidak salah sebesar Rp 41.220.000,” ucap Sandi Situngkir kepada awak media.

Bambang Widjojanto ini digugat dengan tiga buah pasal yakni pasal 3 huruf 1 Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi; seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak dibenarkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama dia menduduki jabatan tersebut.

“Perbuatan Bambang Widjojanto (BW) ini dapat diduga adalah pelanggaran kode etik advokat yang merendahkan derajat advokat Indonesia,” ujar Sandi menambahkan.

Bambang Widjojanto (BW) juga digugat dengan menggunakan pasal 20 ayat 3 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advocat yang berbunyi; advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

Selain itu, Bambang Widjojanto (BW) juga dinilai sudah melecehkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum saat mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari rezim korup saat melakukan pendaftaran sengketa Pilpres ke MK pada 24 Mei 2019 lalu.

Untuk itu Bambang Widjojanto (BW) digugat dengan menggunakan pasal 6 undang-undang nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi; bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

“Dia mempersepsikan MK itu sebagai lembaga peradilan sebagai atau sama seperti rezim korup, itu sangat merendahkan peradilan, artinya bahasa itu mengajak semua publik untuk mempersepsikan Mahkamah Konstitusi tidak dipercayai,” tutup Sandi

 

 

Reporter : BS

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *