FBDN desak Polisi segera usut kasus monografi desa di Aceh Selatan

by -280 views
Ketua FBDN Aceh Selatan, T. Sukandi

MITRAPOL.com, Tapaktuan – Kepolisian kembali didesak untuk segera mengusut beberapa kejanggalan yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) kabupaten Aceh Selatan, desakan ini disampaikan oleh ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), T Sukandi.

Ia mengatakan, program pemerintah yang diduga sarat korupsi antara lain adalah pengadaan Monografi desa, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, dan pengadaan buku untuk Perpustakaan Gampong.

“Papan Monografi Desa tahun 2016 di Kabupaten Aceh Selatan ini harganya sangat tidak wajar, yakni Rp 15 juta per unit padahal kalau dinilai harganya tidak lebih Rp 3 juta, artinya untuk pengadaan monografi itu total dana desa yang terkuras Rp 15 juta kali 260 gampong, totalnya Rp 3,9 miliar,” ungkapnya saat dikonfirmasi Mitrapol di Tapaktuan , Sabtu (15/6/2019).

Selain itu lanjutnya, pengadaan buku untuk Pustaka Gampong juga telah menghabiskan dana Gampong sebesar Rp 5 juta/gampong, sehingga jika dikalikan dengan jumlah gampong di Aceh Selatan yang banyaknya 260 maka program tersebut telah mengunakan dana gampong sebesar Rp.1,3 Miliar.

“Apabila diteliti, harga buku itu tidak sampai 50 persen dari harga buku dimaksud,” katanya.

Sementara itu program pemberangkatan apartur gampong untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, diduga juga telah memotong dana desanya sebesar Rp 4 juta/orang.

“Yang mengikuti program tersebut tiga orang per Gampongnya, jika Rp.4 juta dikali 3 orang maka total penggunaannya per gampong senilai Rp. 12 juta, jika dikali 260 desa maka total anggaran yang digunakan sebanyak Rp 3,1 miliar,” bebernya.

Menurutnya ketiga program dan kegiatan tersebut, menggunakan anggaran gampong tahun 2015-2016, yang di ajukan Keuchik (kepala desa) sebagai penanggung jawab, namun yang memotong adalah DPMG Aceh Selatan. Aparatur gampong hanya mengikuti kegiatan, sedangkan uang penginapan sudah dipotong oleh DPMG.

“Kami berharap agar pihak berwajib segera meminta keterangan para keuchik, mereka pada dasarnya keberatan dengan program dan kegiatan dimaksud, namun karena waktu itu ada intervensi kabupaten, ya mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa,” tandasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, perseoalan ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), T Sukandi dan beberapa LSM lainnya, namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui bagaimana perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi pada program pengadaan monografi dimaksud yang telah menggunakan anggaran dana desa di kabupaten Aceh Selatan tersebut.

 

 

Reporter : Safdar S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *