SKPT Sebatik tempat Exit dan Check Point Ekspor komoditi perikanan ke Malaysia

  • Whatsapp
Kepala Balai Sental Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Nunukan, Iswadi Rachman S,Pi

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, salah satu nawacita ke 3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dalam RPJMN adalah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing masing pulau di luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan perbatasan merupakan program perioritas KKP tahun 2015-2019 yang bertujuan utuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan di pulau pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

SKPT Sebatik di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 8/Permen-KP/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sental Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau kecil dan Kawasan Perbatasan, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.

Berikut wawancara wartawan mintrapol Yusuf Palimbongan dengan Kepala Balai Sental Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Nunukan, Iswadi Rachman S,Pi

Mitrapol   : Apa tugas pokok dan wewenang Balai Sental Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sei Pancang Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ?

Iswadi Rachman S,Pi   : SKPT Sebatik yang terletak di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dibangun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, berdasarkan salah satu program nawacita poin ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk membangun di wilayah perbatasan salah satunya dilakukan oleh Kementerian kelautan dengaan membangun 12 sentral kelautan, yang salah satunya dibangun di Sebatik untuk membangun perekonomian di wilayah perbatasan.

Khusus Pelabuhan perikanan sendiri itu ada dua fungsi, yang pertama pemerintahan sendiri dalam hal pengawasan dan fungsi pengusahaan termasuk pelayanan dan pengutan pengutan itu yang sesuai dengan permen 8 tahun 2012 tentang kepelabuhan perikanan.

Untuk kewenangannya khususnya di SKPT itu sendiri itu melalukan pelayanan kesebandaraan salah satunya tempat pengecekan dokumen-dokumen kapal dan penerbitan SPB (surat penerbitan berlayar) untuk pengusahaan sendiri itu berupa pungutan PASS pas masuk, pungutan pas tamba labu kapal termasuk lahan salah satunya sewa lahan itu kalau ada yang mau menyewa lahan atau penggunaan bangunan, terus untuk fungsi pelabuhannya sendiri kita kepelabuhan katanya dengan pelayanan publik semua informasi informasi pelayanan publik khususnya siap untuk pelayanan perikanan itu sudah kita siap disini untuk pelayanan publiknya.

Saat wawancara wartawan mitrapol Yusuf Palimbongan dengan Kepala Balai Sental Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Nunukan, Iswadi Rachman S,pd

Mitrapol   : Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini ada berapa Dinas atau Lembaga serta kantor lainnya yang tergabung ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Ada 9 instansi, antaranya Karantina Ikan (BKPN), pengawasan Perikanan, Imigrasi, Bea cukai, PTSP Provinsi, Dinas Perdagangan Kab. Nunukan, SKPT Kab. Nunukan dan Pelabuhan Perikanan.

 

Mitrapol   :Selaku Kepala Balai Sentral Perikanan Kelautan Terpadu (SPKT) bagaimana melakukan kordinasi dengan sejumlah instansi yang berbeda-beda untuk pengawasan ini efektif sehingga tugas-tugas bisa bejalan dengan baik ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Kita selalau kordinasi dengan instansi yang ada disini dalam melakukan pelayanan, setiap ada permasalahan kita selalu berembuk dan mengadakan rapat internal untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi.

 

Mitrapol   : Bagaimana membina dan menyatukan presepsi dengan instansi yang tergabung dalam Sentral Peikanan Kelautan Terpadu ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua instansi pelayanan publik itu mempunya proporsi masing masing, setiap instansi mempunya SOP tersendiri, dalam menyatukan semuanya kita rangkum menjadi satu, menjadi sebuah agenda yang tersusun.

 

Mitrapol   : Hasil Perikanan dan kelautan di wilayah Kaltara ini otomatiskan dalam skala ekspor, apakah semua harus melalui SKPT di wilayah Sebatik ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Untuk saat ini SKPT dijadikan tempat Exit dan Check Point untuk kegiatan ekspor di wilayah Kaltara dengan tujuannya ke Malaysia.

Untuk hal pengawasaanya kita punya yang namanya kantor Pengawasan SKDP (Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) mereka itulah yang melakukan pengawasan setiap minggunya keperaiaran Kaltara.

Untuk masalah armada SKPT untuk wilayah Sebatik kita mempunyai speed boat sendiri untuk melakukan pengawasnya.

 

Mitrapol   : Berapa banyak Kapal yang terdaftar dan ada dalan pengawasan SKPT ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Untuk Kapal pembawah hasil Perikanan yang tujuan ke Malaysia, yang terdaftar disini hanya 44 kapal yang bisa keluar masuk mengangkut ikan dari Sebatik ke Tawau.

Untuk pengawasan ke 44 unit Kapal tadi, masing masing kapal terdaptar di Dinas Perikanan dan Kelautan begitu juga dari Berau Kapal Nelayan itu terdaftar di Dinas Perikanan dan Kelautan termasuk juga Kapal Nelayan Nunukan, nama Kapalnya sudah terdaftar di Dinas Perikanan, mereka diawasi dan tidak semua kapal diberikan Ijin, jadi untuk masalah pengawasannya lebih mudah dan gampang karena hanya 44 kapal saja.

 

Mitrapol   : Apakah ke 44 unit Kapal tersebut hanya bisa memuat Ikan, Kepiting dan Udang atau ada barang lainnya ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Ke 44 unit kapal itu hanya boleh memuat hasil Perikanan dak Kelautan, tidak diperbolehkan membawah barang lain, begitu juga kalau pulang tidak boleh memuat barang dagangan, kecuali untuk kebutuhan perjalanan pulang dari Tawau ke Nunukan, Kapal pasti lewat kesini dan melapor kemudian dilakukan pemeriksaan.

 

Mitrapol   : Kapal nelayan dari Kota Tarakan dan wilayah sekitarnya seperti nelayan Bulungan dan Pulau Bunyu tujuan Tawau Sabah Malaysia apa saja yang dimuat ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Kalau untuk kapal dari Kota Tarakan biasanya yang diangkut adalah Kepiting Tambak dan Ikan bandeng saja.

 

Mitrapol   : Kalau dari kabupaten Berau apa saja jenisnya ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Kalau dari Berau sama, rata-rata Kepiting ada Kepiting Laut dan Kepiting Sungai.

 

Mitrapol   : untuk dari wilayah Bulungan dan Nunukan apa saja jenisnya ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Khusus Sebatik dan Nunukan sendiri rata rata ikan The Marcel.

 

Mitrapol   : Diperkirakan dalam satu hari itu bisa berapa ton Ikan dan Kapiting yang dikirim ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Diperkirakan untuk satu hari pengangkutan ke Malaysia rata rata 25 – 35 ton perhari, dari 44 Unit Kapal yang memuat ikan dan Kepiting rata rata hanya mampu mengankut sekitar 2-4 Ton saja satu Kapalnya.

 

Mitrapol   : Sementara untuk Kepiting itu sekitar berapa ton perhari di ekspor ke Tawau Sabah Malaysia .?

Iswadi Rachman S,Pi  : Sekitar 5 – 10 ton perhari, lebih banyak ikan.

 

Mitrapol   : Apakah setiap hari Kapal yang memuat Ikan dan Kepiting berangkat ke Tawau Sabah Malaysia.?

Iswadi Rachman S,Pi   : Setiap hari berangkat, juga hari Minggu dan hari libur lainya

 

Mitrapol   : Apakah Kaltara merupakan penyumbang Ikan dan Kepiting terbesar ke Sabah Malaysia?.

Iswadi Rachman S,Pi  : Betul sekali, Kalatara merupakan penyumbang terbesar.

 

Mitrapol   : Untuk pencurian ikan di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Pihak Malaysia apa yang dilakukan ?

Iswadi Rachman S,Pi   : Selama ini jarang terjadi pencurian ikan oleh pihak Malaysia setelah SKPT ini terbentuk beberapa tahun yang lalu, namun ketika terjadi pada tahun 2018 kita mengamankan kapal Malaysia karena memasuki wilayah Hukum indonesia.

 

Mitrapol   : Bagaimana SKPT membangun komunimasi dan kordinasi dengan pihak jawatan perikanan Tawau Sabah malaysia .?

Iswadi Rachman S,Pi   : Selama ini kordinasi dan komunikasi kami dengan pihak Malaysia berjalan dengan bagus, kita sudah difasilitasi pihak Konsulat RI di Tawau, kita sudah kordinasi dengan pihak Jawatan Laut, Jawatan Perikanan dan bertukar pikiran mengenai regulasi yang ada di Indonesia dan Malaysia.

 

 

 

Reporter : Yusuf. P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *