YARA : Kejari Abdya harus segera tetapkan tersangka kasus SPPD fiktif

by -67 views

MITRAPOL.com, Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Abdya meminta Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya untuk segera merampungkan berkas kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas 24 anggota dewan serta menetapkan tersangkanya.

“Kami meminta pihak Kejari secepatnya merampungkan berkas kasus dugaan SPPD fiktif pada sekretariat DPRK Abdya dan menetapkan tersangkanya,” ucap pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Abdya, Erisman dan juga sekretaris YARA Perwakilan Abdya pada Mitrapol di Blang Pidie, Rabu (26/6/2019)

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi timnya, kasus yang saat ini sedang dalam tahapan penyidikan Kejari Abdya, merupakan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 1 miliar lebih.

“Berdasarkan hasil investigasi kami tim YARA, bahwa proses hukum kasus dugaan korupsi SPPD fiktif pada sekretariat DPRK berpotensi merugikan negera sebesar Rp. 1 M lebih, oleh sebab itu kami mengingatkan pihak Kejaksaan agar tidak sembarangan mengeluarkan dikresi (kebijakan) terhadap anggota legelsatif yang telah mengembalikan anggaran SPPD tersebut sebelum mengkaji dasar hukumnya,” tegasnya.

Menurutnya, inisiatif pengembalian temuan merupakan etikad baik, namun ia men agar pihak Kejari Abdya hati-hati dalam mengkaji dasar hukum terutama pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001.

“Pemberantasan tindak pidana korupsi jangan berasumsi pada etikad baik yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum dimulainya penyelidikan diangap mengahapus tindak pidana, artinya bila unsur-unsur melawan hukum terpenuhi yang bersangkutan (anggota dewan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hakim dipengadilan, logikanya begini, seseorang mencuri lalu mengembalikan hasil curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana, artinya pengembalian hanya mengurangi pidana, tetapi tidak mengurangi sifat melawan hukum,” bebernya.

Ia melanjutkan, pihak YARA dalam waktu dekat juga akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Aceh untuk menyeimbangi dokumen temuan dugaan SPPD fiktif anggota DPRK tersebut.

“Kami juga melakukan upaya imprial,artinya kami dari YARA akan menyurati Kejati Aceh dan Kejaksaan Agung dalam hal ini Badan Pengawasan kinerja untuk mengawasi proses kasus hukum dugaan SPPD fiktif tersebut,” tutupnya.

 

 

Reporter   : Safdar S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *