Tambang di Halmahera Tengah tidak menguntungkan daerah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Perusahan yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ternyata selama ini belum memiliki konstribusi terhadap Daerah maupun masyarakat Lingkar Tambang.

Hal itu terungkap dari sejumlah narasumber pada acara Focus Group Diskossion (FGD) dengan tema “Tambang Untuk Siapa” yang diselenggarakan oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Kamis, (27/6) kemarin.

Hamlan Kamaluddin misalnya dalam kesempatan ini ia mengatakan, perusahan pertambangan jangan hanya datang menggarap hasil daerah, akan tetapi ia juga harus memenuhi kewajiban kewajibanya terutama dana jaminan reklamasi.

Hamlan juga berharap kepada pemerintah agar kreatif untuk menggarap potensi lain jangan hanya mengharapkan perusahan yang berinvestasi di daerah ini, akan tetapi memperdayakan masyarakat dengan usaha usaha yang sementara terbuka yang ada di Halteng.

Sementara itu, Sekertaris Partai Gerindra yang tak lain juga sebagai Anggota DPRD Halteng Ahlam Djumadil menilai negara masih lemah mengawasi kekayaan alam.

Justru itu maka negara hanya mendapat saham kompensasi 10 persen dari invetasi asing. Maka kami DPRD pernah mengusulkan kepada PT. WBN di periode yang lalu agar bagaimana saham kompensasi yang di miliki negara itu negara daerah juga harus memiliki.

“Ini yang harus kita perjuangkan bersama, baik pemerintah maupun stekholder lainya,” kata Ahlan.

Ahlan, maka Pemerintah daerah harus mengupaya agar bisa mendapat saham dari invetasi tersebut.

Selain itu, Camat Weda Tengah, mengatakan bahwa di Weda Tengah saat ini beberapa pemukiman di wilayah lingkar tambang menjadi korban polusi atas kegiatan perusahan PT IWIP.

“Dan sampai saat ini PT IWIP tidak transparan terkait dengan Dana CSRnya,” ungkapnya.

 

 

Kontributor : Sahwan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *