Haidar Alwi: Anis Baswedan harus bertanggung jawab atas penerbitan IMB

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan dan menandatangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pulau D, Pulau hasil reklamasi memicu kontroversi.

Penandatangana IMB tersebut ditandatangani oleh Sekda DKI Jakarta, dan keputusan menerbitkan IMB ini dinilai sama buruknya dengan kebijakan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mendukung reklamasi pada masa jabatannya.

Menurut Haidar Alwi sebagai inisiator dan juga penggagas gerakan #2022GantiGabener, saat ditemui disela-sela acara sayembara Tarian Kabasaran yang diadakan oleh Kerukunan Keluarga Kawanua pada (29/06/2019) di Jakarta Timur mengatakan, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Sekda ini adalah sesuai perintah dari pimpinannya yaitu Gubernur. Masyarakat jangan tertipu terhadap permainan politik dari pada Gubernur Anis Baswedan.

Aksi demo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat beberpa waktu yang lalu didepan Balai Kota dengan membakar Ban jangan salah sasaran. Yang didemo itu bukan Sekdanya akan tetapi yang mesti didemo adalah pimpinannya (Gubernur).

“Kalo kita lihat disitu yang menandatangani adalah Sekda dan tidak mungkin Sekda menandatangani atas inisiatif sendiri, pasti yang memberikan persetujuan dan perintah itu adalah pimpinannya dan pimpinannya Sekda itu siapa? pastilah Gubernur. Masyarakat harus jeli dan pinter, jadi Gubernur yang harus dimintai tanggung jawab kenapa IMB itu bisa keluar,” kata Haidar Alwi.

Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dinilai mengingkari janjinya semasa kampanye untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

Dimana pada saat kampanye Anis Baswedan tak cuma berjanji akan menghentikan reklamasi tapi juga memanfaatkan pulau reklamasi yang sudah terbentuk untuk kepentingan masyarakat Jakarta secara luas.

Kemudian pada 4 Juni 2018, dia membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan dari hasil audit oleh Badan yang dibentuk ini pada 26 September 2018 Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta kemudian mencabut 13 izin proyek reklamasi dari sejumlah pengembang karena tidak melaksanakan kewajibannya. Sejak itu proyek reklamasi dihentikan.

“Anis Baswedan sudah berjanji dan juga mendiklerkan pada saat sebelum dan sesudah pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, untuk tidak meneruskan ataupun mengeluarkan IMB pada pulau reklamasi, bahkan secara heroik beliau menyataka bahwa tidak mungkin untuk diteruskan, namun sekarang malah dikeluarkan IMB oleh Sekda, ini adalah Politik cuci tangan yang dilakukan Gubernur dimana Sekdanya yang dituding dan didemo oleh masyarakat,” tutup Haidar Alwi.

 

 

Reporter : BS

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *