Lemahnya birokrasi : Pabrik VCO tak mengantongi izin, bebas operasi di Simeulue

by -475 views

MITRAPOL.com, Simeulue – PT Green Enterprise Indonesia (GEI) adalah salah satu perusahaan VCO yang bargerak di bidang pengolahan buah kelapa sudah beroperasi sejak tahun 2016 di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue diduga perusahaan tersebut tidak mengantongi izin usaha. Selasa,(02/7/2019).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ridwan melalui surat nomor 660/342/2018 menyampaikan terkait Amdal/UKL-UPL, “Bersama ini kami sampaikan bahwa selama masa menjabat di Instansi Dinas lingkungan Hidup, belum pernah di keluarkan rekomendasi terkait izin lingkungan kepada PT GREEN ENTERPRISES INDONESIA untuk kegiatan usaha pengolahan minyak kelapa (Minyak VCO).

Di tegaskan pula oleh Asmanuddin SH,MH selaku Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Simeulue dengan surat nomor : 800/40/DPMT2PTSP/2018, persetujuan perubahan kedudukan kantor pusat PT Green Enterprises Indonesia sehubungan dengan surat PT GEI nomor 01/XI/GRI/2017 pada tanggal 27 November 2017, perihal perubahan domisili kedudukan kantor pusat PT GEI, “maka dengan ini kami sampaikan bahwa perubahan domisili tersebut dapat kami setujui dan dengan demikian kedudukan kontor pusat Pt GEI, sebelumnya di Kabupaten Simeulue berubah kedudukannya menjadi di Medan Sumatera Utara.

Dengan demikian perubahan kedudukan kantor pusat PT GEI maka perusahaan di Kabupaten Simeulue menjadi kantor cabang dan seluruh dokumen asli PT GEI yang telah di terbitkan, yaitu SITU/HO, SIUP/TDP kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, ujar Asmanuddin menjelaskan.

PT GEI yang terletak di Simelue dapat kami terbitkan izinnya, hanya sebatas untuk kegiatan operasional kantor cabang dan tidak dikeluarkan untuk kegiatan pengolahan kelapa terpadu dan turunannya.

Terjadinya perubahan kedudukan kantor pusat menjadi kantor cabang PT GEI

Menurut Kasubag Ekoni Budi Ikwan,”Selama ini kami tidak tau dan tidak ada laporan sama kami tentang keberadaan PT GEI, kami secepat akan melaksanakan rapat tentang keberadaan perusahaan tersebut,” ujarnya.

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Aceh Zulfikar yang di dampingi Ketua Distrik (GMBI) Kabupaten Simeulue angkat bicara, ” Seharusnya PT GEI mematuhi peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 18 Tahun 2009 tentang amdal UKL-UPL dan peraturan Menteri Perindustriaan RI nomor 35 tahun 2010,” tandasnya.

LSM GMBI mendesak pemerintah Daerah untuk menutup perusahaan tersebut yang jelas-jelas tidak mengantongi izin usaha. Kasihan masyarakat sudah bertahun-tahun mencium aroma yang tidak sedap dari pengolahan limbah PT GEI. Jika masih tetap beroperasi diduga ada kongkalingkong,” kata Wilter ketua GMBI Aceh.

 

 

Reporter    : Sarwadi

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *