FPMPA : Kami dukung penuh rencana perpanjangan Moratorium tambang di Aceh

by -159 views

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Telaahan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTST) yang ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh kini menjadi perbincangan. Pasalnya dalam surat penyampaian usulan kepada gubernur tersebut terdapat dua poin penting yang menjadi pertimbangan agar Plt. gubernur Aceh melakukan langkah moratorium sementara usaha tambang mineral di Aceh.

Belakangan telahaan staf yang terlanjur bocor ke publik ini ditenggarai memicu penilaian beberapa kalangan sebagai bentuk takluknya birokrat terhadap “pegiat isu lingkungan” di Aceh. Benarkah hal ini dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah menampilkan data yang kongkrit sebagai pembanding data milik LSM seperti mengutip kata salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh kepada salah satu media online di Aceh.

Namun penilaian kalangan tertentu tentang ada kesan bahwa dinas tersebut kewalahan dengan “perlawanan” pekerja LSM lingkungan hidup dan sekelompok mahasiswa yang terus memainkan isu lingkungan dan social justice, juga dianggap tidak tepat oleh kalangan mahasiswa, pasalnya apa selama ini mereka lakukan adalah murni suara rakyat yang mereka perjuangkan tanpa embel-embel lainnya, seperti yang diutarakan ketua Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) Sudirman menanggapi ucapan memainkan isu lingkungan yang ditulis oleh salah satu media online di Aceh.

“Jadi tidak tepat bila menyebutkan aksi mahasiswa dan LSM peduli lingkungan yang menolak perusahaan tambang di Aceh hanya sekedar memainkan isu saja, yang kami lakukan itu serius dan murni memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merasa resah akan dampak kerusakan lingkungan akibat beroperasinya perusahaan tambang di Aceh,” ucapnya kepada Mitrapol.com, di Banda Aceh, Sabtu (06/7/2019).

Karena menurutnya mahasiswa dan LSM memiliki tugas dan kewajiban sebagai wadah pemantau untuk kebijakan dan dampak dari kegiatan-kegiatan proyek investor yang berada di Aceh.Ia menyarankan agar pemerintah Aceh juga harus lebih aktif lagi membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat, mahasiswa dan LSM.

“Hal ini penting guna mendapatkan solusi untuk mencapai pembangunan dan mendukung investasi, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak salah kaprah, semua kepentingan baik dari masyarakat umum dan pihak-pihak terkait dapat tersalurkan dengan baik,” lanjutnya.

Ia menilai pemerintah sudah lebih dewasa dan cerdas menyikapinya terbukti dengan nota kesepahaman antara pemerintah Aceh dengan mahasiswa dan LSM terkait moratorium izin tambang yang diteken Plt gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Jadi kita tidak usah saling menyalahkan dan membuat kesimpulan bahwa pembangunan dan investasi terhambat karena mahasiswa dan LSM memainkan isu lingkungan, keadilan dan lain sebagainya, ini sangat melukai dan menodai semangat perjuangan mahasiswa dan LSM,” tegasnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi rencana pemerintah Aceh untuk melakukan perpanjangan moratorium tambang, hal ini dinilai tepat dilakukan demi kebaikan lingkungan dan masyarakat, karena perpanjangan moratorium pertambangan menjadi solusi carut marutnya tata kelola pertambangan, moratorium juga memberikan waktu kepada pemerintah untuk dapat segera membenahi sektor pertambangan.

Selain itu nota kesepahaman antara pemeritah Aceh dengan mahasiswa dan LSM dipoin keenam yang berbunyi ; saat ini pertambangan bukan sektor prioritas pembangunan Aceh merupakan wujud dari komitmen antara pemerintah dan masyarakat Aceh.

“Maka dari itu moratorium bukan bendera putih investasi atau sebagai bentuk takluknya birokrat terhadap pegiat isu lingkungan hidup di Aceh tapi ini adalah sebagai bentuk ketegasan pemerintah Aceh dalam mebenahi dan mengelola kekayaan alamnya,” tutupnya.

 

 

Reporter    : TIM

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *