Ketua DPW LSM GKPKNAS Banten : Masyarakat yang membutuhkan malah tersingkir, BPS harus turun langsung.

by -152 views
Royen Siregar

MITRAPOL.com, Pandeglang – Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sebuah lembaga yang menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Juga untuk membantu keperluan statistik kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam melaksankan program kerjanya.

Data statistik yang dihasilkan dari BPS digunakan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Komunitas Pemberantasan Korupsi Nasional, (DPW LSM GKPK-NAS), Royen Siregar mengkritisi hasil sensus yang dihasilkan BPS. Pihaknya meminta petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan ulang, karena ada sejumlah penduduk yang seharusnya menerima BPNT, tetapi justru malah tidak menerimanya.

“Kami banyak menerima informasi dari warga, bahwa mereka tidak menerima bantuan Program BPNT, bahkan penerima manfaat suatu program dari pemerintah baik dari Kemensos dan Dinsos, diduga hasil statistic BPS tidak tepat sasaran,” terang Royen Siregar saat dijumpai dikediamannya. Minggu, (7/7).

Ia mengatakan, masih banyak warga miskin di daerahnya yang belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial BNPT, PKH dan bantuan lainya.

Hendaknya BPS dalam melakuan sensus melibatkan aparat desa dan RT serta RW setempat, karena mereka dianggap sebagai pihak yang mengetahui situasi dan kondisi warganya. Jangan selalu data yang dulu tanpa turun ke lapanganya, seperti yang selalu menjadi jawaban dan alasan ketika dipertanyakan, jawabanya pasti, itu data dari sana, menurut saya itu tidak logika, paparnya.

Pihaknya menilai, hal ini kurang adil, beberapa kali warga menyampaikan keluhan tersebut, untuk segera ditanggapi, tetapi belum ada perubahan data, ada apa dengan BPS ?

Jadi data yang diterima oleh pihak Dinas Sosial harus sesuai dengan kenyataan bukan data yang dulu yang belum jelas keadaanya, kami harapkan pihak BPS bisa bekerja dengan baik dan harus terjun langsung kelapangan, pungkasnya.

Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik.

 

 

Reporter    : Heru. SH

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *