Terdakwa suap Pakpak Bharat tunggu vonis Hakim

by -80 views

MITRAPOL.com, Medan – Setelah menjalani tahapan sidang yang cukup panjang, pembacaan tuntutan dan pembacaan pledoi (notabelaan) persidangan kasus suap Bupati nonaktif Pakpak Bharat Romigo Yolando, tinggal menunggu pembacaan vonis hakim.

Abdul Azis SH, Ketua Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan, sebelum menutup persidangan dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa, Kamis (11/7/2019), mengatakan sidang dilanjutkan, Kamis (25/7/2019) dengan agenda pembacaan vonis hakim.

Loading...

Dalam persidangan itu, ketiga terdakwa dan kuasa hukumnya membacakan pledoinya masing yang pada intinya mengaku tidak salah, dan minta dibebaskan ataupun dihukum seringan-ringannya.

Bahkan Bupati nonaktif Pakpak Bharat Romigo Yolando, sambil terisak-isak meminta agar rekeningnys dibuka kembali setelah diblokir cukup lama oleh penyidik.

Terdakwa Enrico Sembiring sedikit berbeda, sambil terisak, dengan suara lirih, parau mengatakan, jaksa KPK terlalu berlebihan menuduhnya terlibat kasus suap.

“Menurut hemat saya terlalu berlebihan jaksa KPK menganggap saya menerima hadiah atau membantu menerima hadiah dari rekanan,” ujar Enrico sambil mengusap mata dengan posisi tetap menunduk.

Hal yang senada juga disampaikan kuasa hukunnya, Ilwa Pulita SH, yang meminta kepada majelis agar menjatuhkan vonis bebas, ataupun hukuman yang setingan-ringannya kepada Enrico.

“Apa yang kami sampaikan tidak berlebihan, meminta kepada majelis hakim untuk membaskan terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan, jikapun bersalah hukum lah dengsn seringan-ringannya,” ujar Pulita.

Sedang sebelumnya, David Anderson Karosekali dan kuasa hukumnya juga meminta hukuman seringan-ringannya.

Perlu diketahui, bupati Pakpak Bharat Nonaktif Romigo Yolando Brutu, David Anderdon Karosekali dan Enrico Sembiring terkena OTT (Oprasi Tangkap Tangan ) KPKtahun Nopember 2018 lalu, terkait dengan suap proyek Pakpak Bharat.

Kemudian perkaranya bergulir di PN Medan, dan menjalani tuntutan, Kamis (4/7/2019) lalu. Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Remigo Yolando dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 650 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Bahkan, jaksa KPK juga menuntut terdakwa selaku kepala daerah untuk dicabut hak politiknya selama 4 tahun, dan membebankan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 1,23 miliar, subsider dua tahun kurungan.

Kemudian David Anderson Karoseksli dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 400 juta, subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan Enrico Sembiring dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Ketiga terdakwa, melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,

 

 

Reporter : Zul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *