Uang penjualan Materai dikorupsi, Staf Kantor Pos Medan dituntut 6 tahun penjara

by -103 views

MITRAPOL.com, Medan – Sri Hartati Susilawati (49) staf keuangan Kantor Pos Medan dituntut enam tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti bersalah tidak menyetor uang penjualan ribuan meterai ke kas Kantor pos Medan.

Hal itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan Sarjani Sianturi dalam tuntutan yang dibacakan jaksa Tommy dalam persidangan dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Ferry Sormin, Kamis (11/7/2019).

Tak hanya itu, penuntut umum juga mengharuskan terdakwa membayar uang Pengganti (UP) sebesar Rp 2,094 miliar, subsider kurungan 6 bulan, hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara.

Hal yang meringankan karena terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, ungkap JPU.

Kuasa hukum terdakwa dari LBH Menara Keadilan, Sri Wahyuni SH mengatakan, kesempatan terdakwa melakukan korupsi sangat besar, karena ada pembiaran dari manajer keuangan.

“Ada pembiaran sehingga terdakwa sangat leluas melakukan korupsi, nanti kami ungkap dalam pledoi tanggal 25 juli mendatang,” ujar pengacara.

Modus terdakwa, sengaja menjual ribuan meterai 6.000 langsung kepada masyarakat dan tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan kepada kasir secara penuh.

Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan Manajer keuangan dan BPM Kantor Pos Medan, Marudut Nainggolan (berkas terpisah) dalam kurun waktu 2 tahun, November 2016 hingga Mei 2018, akibatnya negara dirugikan Rp 2 miliar lebih.

Menurut JPU, dari hasil korupsi, terdakwa mampu membeli dua rumah mewah di Jalan Matahari Blok 5 No. 83 Perumnas Helvetia Medan dan di Jalan Karya Wisata Komplek Dosen USU No 17, Kel. Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Medan.

Terbongkar kasus ini, setelah pihak kantor pos mengecek jumlah fisik meterai 6000 dalam gudang, kurang sebanyak 349.000 keping .

JPU menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

 

 

Reporter   : Zul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *