Transparansi buram gunakan ADD, diduga terjadi adanya pelanggaran

by -562 views

MITRAPOL.com, Simeulue – Kabupaten Simeulue terdiri dari sepuluh (10) Kecamatan, Seratus tigapuluh delapan Desa (138) mengikuti bimbingan tehnis (bintek) pengelolaan keuangan yang dilaksakan oleh salah satu Lembaga Swasta dari Jakarta. Dana kegiatan bintek sebelumnya tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) karena dikhawatirkan Kepala Desa tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang nantinya bisa terjadi adanya ancaman pelanggaran hukum. Senin,(15/07/2019).

Disekitar bulan Maret 2019 seluruh Kepala Desa se Kabupaten Simeulue berkumpul dan menerima arahan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Husin Alim menyampaikan bahwa, “setiap desa harus mengikuti bimbingan teknis yang akan diselenggarakan di Medan, dengan mengirimkan perwakilan sejumlah tiga orang, agar setiap kepala desa memasukkan item mata anggaran kontribusi untuk kegiatan bintek tersebut kedalam RAP APBDes tahun 2019 dengan rincian sebesar Rp 4,500.000/orang sehingga total Rp 13.500.000.

Ketua PK-OTDA, Rina Gusnani, SE, menyurati Bupati Simeulue, cq Kadis DPMD pada tanggal 11 maret 2019, Perihal undangan bintek. Masing-masing peserta menyerahkan biaya kontribusi secara tunai kepada penyelenggara PK-OTDA di Hotel Raz And Convention Jalan Dr. Mansyur No 186 Tj Roja Medan.

Ketua Distrik LSM GMBI Simeulue beserta Sekretaris Abriansyah angkat bicara, “bahwa kegiatan bintek tersebut di lakukan dengan perbuatan melawan hukum tidak berdasarkan permendagri nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama bidang pemerintahan desa. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa kegiatan bintek tersebut tidak dilakukan melalui perjanjian kerja sama (MoU) dengan pihak Desa Selaku Peserta.

Salah seorang Kepala Desa saat di konfirmasikan membenarkan adanya kegiatan bintek, “kami di perintahkan oleh Bupati untuk mengikuti bintek tersebut, kegiatannya di kota Medan, Sumatera Utara, yang anehnya lagi kami di kutip biaya konstribusi, “ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, di konfirmasikan melalui seluler, “kami tidak mengetahui adanya kegiatan bintek yang di sampaikan kepada kami, baik secara lisan maupun secara tulisan, bahkan tembusanpun tidak pernah kami terima,” ungkapnya.

 

 

Reporter : Sarwadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *