Timbulkan Stagnan Ekonomi, Pemkab Nunukan minta perlakuan khusus

  • Whatsapp
Wakil Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad SE.,MT

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Kabupaten Nunukan adalah sebuah wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan juga Serawak. Sejak tahun 1967 hubungan Nunukan dengan Tawau Malaysia cukup baik, khususnya dibidang perdagangan, apalagi di Pulau Sebatik yang didiami oleh penduduk dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

Adanya aturan pemerintah pusat melalui kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan yang akan menerapkan PP No: 34/2019 tentang perdagangan Lintas Batas, membatasi hubungan antar kedua negara bertetanggan ini resah.

Wakil Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad SE.,MT, saat ditemui mitrapol menjelaskan, selama ini hubungan dua Negara Indonesia – Malaysia khususnya dalam bidang perdagangan sudah terjalin dengan baik, 50% masyarakat Nunukan bergerak dalam bisnis perdagangan Lintas Batas, ujarnya. Senin (21/7/2019).

Wakil Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad SE.,MT, saat diwawancarai mitrapol

Penerapan PP No: 34/2019 yang mendadak akan menimbulkan keresahan masyarakan Nunukan karena hampir 75% kebutuhan bahan pokok begitu juga alat alat bangunan serta kebutuhan rumah tangga masyarakat Nunukan semuanya berasal dari Tawau Sabah Malaysia.

Kalau hubungan perdagangan Lintas Batas ini dibatasi maka di Nunukan akan terjadi “Stagnan Ekonomi,” jelas Wakil Bupati Nunukan.

Lanjut Wakil Bupati, Pemerintah kabupaten Nunukan tidak mempunyai wewenang ikut campur dalam Intansi Vertikal, namun tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Masyarakat dan pelaku pedagang Lintas Batas, kita menindak lanjutinya mungkin melalui Bupati didampingi Asisten Pembangunan dan Ekonomi Robby Nahak Serang SH.

Kita berharap, mudah-mudah Pemerintah Pusat mempertimbangkan penerapan aturan tersebut, dan berharap agar Nunukan diberikan perlakuan khusus agar Nunukan lebih maju dan berkembang.

Dengan dibatasinya masuknya barang dari Tawau ke Nunukan pasti akan berdampak besar khususnya terhadap masyarakat Nunukan, umumunya Kalimantan Utara.

Kita bukan menolak aturan itu, kita sambut kalau semua sudah terpenuhi, sekarang pemerintah pusat belum menyiapkan semuanya, kok mau langsung memberlakukan aturan PP No: 34/2019, itu membuat Nunukan menjadi resah.

Kalau kita mau memberlakukan aturan baru, maka secara otomatis pemerintah pusat harus mempersiapkan sarana dan prasarananya secara cepat termasuk Pelabuhan dan sarana lainnya.

Bea Cukai jangan langsung menyetop perdagangan lintas batas, satu Minggu saja barang dari Tawau tidak masuk ke Nunukan, masyarakat langsung berteriak, contohnya, tong Gas besar biasanya Rp 250.000, sekarang harganya naik menjadi RP 300.000, itu contoh paling kecil, ujar Wakil Bupati Nunukan.

Untung saja Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tentang memberlakukan ekonomi kerakyatan seperti Rumput Laut, Perikanan, Pertanian dan Agrobisnis bisa menopang dan menjadi pondasi perekonomian Nunukan.

Mau dibawah Kemana Nunukan ini kalau perdagangan Lintas Batas di stop, pungkas Wakil Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad SE.,MT.

 

 

Reporter : Yusuf P

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *