Masyarakat Aceh Selatan kembali keluhkan “permainan” harga gas subsidi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Tapaktuan – Tingginya harga gas LPG bersubsidi di beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Selatan kembali dikeluhkan para pengguna dengan status ekonomi menengah ke bawah.

Dibeberapa kecamatan hingga saat ini masih didapatkan penjualan gas 3 kg dengan harga kisaran Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu terutama di wilayah yang berjauhan dengan ibukota kecamatan.

Menerima keluhan tersebut, tim Mitrapol.com mencoba melakukan penelusuran di beberapa kecamatan, di Kluet Tengah tim mendapatkan harga jual eceran gas bersubsidi dengan kisaran harga Rp 40 ribu, harga tersebut sangat jauh selisih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang saat ini seharga Rp 25 ribu per tabungnya.

Abdullah (47) salah seorang warga Gampong Koto kecamatan Kluet Tengah mengatakan di desanya gas bersubsidi dijual ecer dan pangkalan dengan harga Rp 40 ribu, sementara itu di kecamatan harganya relatif murah.

“Harga gas itu berbeda dengan kecamatan tetangga lainnya, apakah memang ini merupakan suatu peraturan dari pemerintah sehingga didapatkan adanya perbedaan harga gas bersubsidi dengan kecamatan lainnya di kabupaten Aceh Selatan,” ucapnya Rabu (31/7/2019).

Ia berharap agar pemerintah segera melakukan penertiban terkait hal ini, sebab kebutuhan gas yang merupakan kebijakan pemerintah setelah menarik kebijakan subsidi minyak tanah itu hingga saat ini terkesan masih melakukan “permainan” harga di tingkat bawah.

“Mungkin hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan ketingkat bawah, sehingga kami sebagai masyarakat mau tidak mau tetap mengikuti “permainan” yang tentunya sangat merugikan kami,” sesalnya.

Selain di desa Koto, tim juga mendapati hal yang sama di desa Simpang Dua kecamatan Kluet Tengah, penjualan gas bersubsidi masih ditemukan di kios-kios eceran yang tentunya tidak memiliki izin penjualan ditambah lagi menjual dengan harga yang diatas harga Het.

Pemerintah kabupaten Aceh Selatan melalui dinas terkait sudah selayaknya melakukan pengawasan dan penertiban terkait hal ini, agar masyarakat merasa kebijakan pemerintah itu dengan benar dan tidak salah sasaran, sebagaimana juga yang sudah dipergubkan oleh Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, bahwa PNS dan masyarakat ekonomi menengah keatas tidak lagi diperbolehkan menggunakan gas bersubsidi.

 

 

TIM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *