Malik : Jangan buat isu, sodorkan bukti bila DPMK lakukan pemotongan Dana Desa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Mappi – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Drs. Abdul Malik Rumalutun merasa geram dengan tuduhan yang ditujukan ke DPMK yang dituduh melakukan pemotongan Dana Desa.

“Kami tidak terima kalau dibilang DPMK potong uang Dana Desa, siapa yang omong harus menghadap saya, biar dijelaskan alur dan mekanisme kerjanya seperti apa. Jangan sampai timbulkan stigma di masyarakat yang bersifat majemuk,” ujarnya, Kamis (1/8/2019). Saat ditemui di ruang kerjanya.

Malik berterimakasih kepada mitrapol.com yang datang untuk klarifikasi masalah tersebut, semua ini harus diluruskan agar tidak ada dugaan dari publik kita di DPMK makan uang Dana Desa itu.

Dengan tegas Malik bicara, Dana Desa itu tidak dipotong tetapi harus ada setoran pajak yang dibayarkan dari item pekerjaan yang masuk kategori pajak. Ada juga item pekerjaan yang tidak masuk atau terkena pajak.

Kita DPMK sudah cukup membantu laporan pertanggung jawaban kampung dalam hal menghitung setoran pajak dari program kerja mereka di kampung.

Lanjut Malik kita harus maklumi segala kekurangan SDM di MAPPI, keterbatasan inilah yang mengharuskan Dinas membantu kepala kampung, kita tidak pernah potong atau minta duit mereka kok, dengan hati kami bekerja demi kelancaran pembangunan di kampung-kampung.

Masih Malik kalau terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa itu penyebabnya karena laporan pertanggung jawaban mereka lambat masuknya. Kalau menurut regulasinya setelah anggaran DANA DESA tersebut berada di Kasda dalam waktu tujuh hari kerja sudah harus masuk ke rekeningnya Kepala Kampung.

“Kalau ada potongan yang dilakukan kami di Dinas kasih tahu saya dan berikan bukti otentiknya, kami siap menerima konsekuensi dari tindakan itu,” pungkas Malik.

Disambung Kepala Bidang Perencanaan dan Aset Kampung, Dominggas Risamasu,M.pd, yang menjelaskan, mengenai pajak sesuai arahan dari petugas pajak item-item yang nominal persen pajaknya tergolong sama maka disatukan dan dihitung besaran pokok pajak untuk dikeluarkan kode bilink dari kantor perpajakan. Agar tidak banyaknya kode blinknya.

Jangan jadi pahlawan kesiangan terhadap pertanggung jawaban Dana Desa di Mappi, malah diduga publik DPMK potong uang Dana Desa tersebut, seharusnya mereka mendapat apresiasi dari kepala-kepala kampung atas tindakan penyelamatan anggaran negara, tetapi patut bersyukur mereka diberi apresiasi dari perpajakan Pratama, atas tindakan itu. Jangan publik menghakimi tanpa ada kebenaran yang rill (nyata).

 

 

Reporter : YON

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *