Oknum Bidan diduga lakukan pemalsuan cap legalisir kampus saat daftar CPNS Tahun 2017

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Barat – Berani berbuat,berani bertanggung jawab, itu merupakan semboyan yang sering terdengar dikalangan masyarakat, hal itu mengisyaratkan agar kita selalu waspada dalam melakukan rutinitas jangan sampai melanggar etika apa lagi sampai melanggar hukum.

Namun semboyan itu tidak menjadi referensi bagi (DS) oknum bidan Desa yang bertugas di Pekon (Desa) Negeri Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pasalnya kuat dugaan sewaktu diterima menjadi CPNS Pada tahun 2017 yang bersangkutan dengan tidak merasa bersalah melakukan pemalsuan cap dan tanda tangan pihak akademik guna untuk mempermudah pemberkasannya.

Berkaitan dengan hal itu, Aminudin selaku ketua Setwil Forum Pers Independenst Indonesia (FPII) Provinsi Lampung menilai perbuatan yang sudah dilakukan oleh (DS) bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan, akan tetapi merupakan pelanggaran yang mesti dipertanggung jawabkan, terangnya.

Lebih lanjut, Amie sapaan akrap Aminudin mengatakan, “Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan akan lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Atau surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, menurut hemat saya pemalsuan cap dan tanda tangan legalusir ijazah itu merupakan tindak pidana,” paparnya.

“Jadi berkaitan dengan hal itu kami akan mengusut tuntas persoalan ini agar tidak ada lagi yang coba – coba berbuat untuk kelangsungan hidupnya dengan menghalalkan segala cara, ingat ini negara hukum, apa lagi ASN atau calon ASN itu hendaknya menjadi contoh bukan malah sebaliknya,” geram Amie.

Melalui sambungan telpon beberapa waktu yang lalu, kepada media ini (DS) keberatan bila pemalsuan berkas cap danda tangan legalisir CPNS tersebut hanya di fokus hanya kepada dirinya saja. “Kenapa saya sendiri yang di usut “? Jelas (DS) dengan nada terburu-buru dengan menutup telpon, tanpa menyebutkan siap nama-nama lain yang ia maksud ikut memalsukan berkas CPNS.

Dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan (DS) di perkuat oleh keterangan dan pernyataan (Ed). Menurut (Ed), pada (DS) mendapat perintah dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Barat agar segera melengkapi berkas CPNS. Sehubungan waktu pendataan dan memasukkan berkas CPNS yg diminta pihak Pemerintah Daerah sangat singkat, dan bila (DS) ke kampus nya di Tangerang untuk legalisir langsung tidak memungkinkan maka DS minta tolong kepada Ed untuk dibuatkan cap legalisir Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada yang beralamat di Daerah Karawaci Tangerang. Menurut (Ed) dirinya sempat dua kali diminta oleh (DS) untuk membuat Cap palsu yang pertama dibuat di Talang Padang tanggamus, karna cap yang di buat ukurannya tidak sesuai dg yang asli maka (DS) meminta (Ed) dibuatkan lagi cap. Oleh (Ed) cap akbid Karya Bunda Husada dibuat di Pajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat.

Sementara sampai berita ini diturunkan belum satupun pihak Dinas terkait yang berhasil ditemui dan memberikan tanggapan.

 

 

Sumber   : Tim/FPII Setwil Lampung
Reporter : Deni Andestia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *