Rapat paripurna DPRK Simeulue terkait video amoral Bupati

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Simeulue – Terkait video amoral yang diduga Bupati Simeulue Erli Hasyim S. Ag. SH.,M. Ikom. DPRK Simeulue menggelar rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRK Simeulue. Kamis (1/8/2019).

Untuk menindak lanjuti video amoral yang dilakukan terduga Bupati Simeulue Erli Hasyim S. Ag. SH. M. Iron, DPRK Simeulue membuat tim pansus sebagaimana tertuang dalam surat keputusan DPRK Simeulue nomor 19 tahun 2019 yang beranggotakan 15 anggota DPRK Simeulue ditambah 3 orang pendamping dari sekretariat DPRK Simeulue untuk melakukan pengkajian investigasi kebenaran kasus tersebut.

Dalam rapat paripurna ini juga dihadiri oleh kapolres Simeulue AKBP Ardanto nugroho S.IK.,MH.,SH, Dandim 0115 Simeulue, kejaksaan Simeulue, Ketua Mahkama syariat Simeulue dan forkopimda Simeulue.

Hasil investigasi Tim pansus DPRK Simeulue telah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung kebenaran video amoral tersebut maupun tanggapan-tanggapan dan desakan publik agar kasus tersebut ditindak lanjuti sesuai dengan UU yang berlaku.

Adapun alat bukti yang telah dihimpun Tim pansus DPRK Simeulue yakni video amoral yang diduga Bupati Simeulue bersama wanita yang bukan istrinya yang sah, terlampir juga kliping dari beberapa media cetak, petisi masyarakat Simeulue, pernyataan sikap dari setiap perwakilan kecamatan dalam wilayah kabupaten Simeulue, pernyataan sikap dari Himas di Jakarta, pernyataan sikap dari MPU Simeulue, pernyataan sikap dari Himas di Medan dan semua alat bukti terlampir.

Bukti-bukti yang tercantum diatas kemudian oleh ketua Tim pansus DPRK Simeulue Irawan Rudiono diserahkan kepada ketua DPRK Simeulue Ibu Murniati.pernyataan juga disampaikan oleh ketua Tim pansus DPRK Simeulue Irawan Rudiono bahwa Bupati simeulue sudah dua Kali di undang ke kantor DPRK Simeulue untuk menyikapi video tersebut namun beliau tidak datang.

Dalam hal ini ketua beserta anggota DPRK Simeulue menyetujui untuk menindak lanjuti pemberhentian atau pemakzulan Bupati Simeulue Erli Hasyim S. Ag.,SH.,M. Ikom dari jabatannya yg telah melakukan perbuatan amoral tersebut ke Mahkama Agung sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah pasal 78 ayat 2 Uf perbuatan tercelah.

 

 

Reporter : Hendra Muryono

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *