Program PTSL, ada dugaan oknum Kades lakukan pungutan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan – Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Berikut wawancara wartawan Mitrapol Yusuf Palimbongan dengan Kepala Desa Bukit Harapan Cecep Supriyadi.

Mitrapol   : Sejumlah warga Desa Bukit Harapan mengelukan pembayaran yang dianggap terlalu mahal, sebenarnya bagaimana proses pelaksanaan program PTSL itu ?
Cecep Supriyadi  : Program PTSL di Desa Bukit Harapan itu pembuatan sertifikat perumahan dan perkebunan yang pada tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat jadi sudah sebelumnya sudah dimusyawarakan dan dibicarakan lebih dahulu.

Mitrapol   : Menurut informasi ada pungutan sekitar 1 juta 2 juta untuk proses ini, bagaimana dengan itu?.
Cecep Supriyadi  : Untuk biaya sertifikat perumahan biayanyan sebesar 400 ribu rupiah, untuk biaya perkebunan sebesar Rp 1.200.000 itu sudah ada dasarnya.

Mitrapol   : Apakah itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau seperti apa?.
Cecep Supriyadi  : Kalau ketentuan SKB 3 Menteri memang tidak ada, karena sudah melewati batas aturan, cuma itu sudah hasil kesepakatan masyarakat.
Perincian biaya itu, untuk biaya konsultan sebesar RP 800.000/surat, untuk biaya patok dan konsumsi serta akomodasi Rp 250.000, untuk biaya materai Rp.50.000 dan untuk pengambilan sertifikat Rp 100.000.

Mitrapol   : Informasi yang saya dapatkan dari sejumlah masyarakat bahwa ada pungutan dari Kepala Desa yang mencapai Rp.1.200.000 hingga Rp 2.000.000 ?
Cecep Supriyadi  : Untuk per 2,5 hektar Rp 1,250.000 diatas daripada 2,5 hektar itu dibayar 2 kali lipat.

Mitrapol   : Itu yang lebih dari 2,5 hektar ada yang bayar lebih dari dua juta ?
Cecep Supriyadi  : itu yang lebih dari 2,5 hektar ada yang 3 hektar 4 hektar itu pembayarannya kena dua kali lipat bayarannya itu sudah hasil kesepakatan.

Mitrapol   : Pembayaran yang urus kepala desa sendiri atau dari pertanahan?
Cecep Supriyadi  : Iya kepala desa sendiri tidak ada hubungannya dengan kepala BPN atau badan pertanahan Nasional.

 

Ditempat terpisah Mitrapol berhasil mewawancarai Sunaryo, SH mantan Kepala BPN Nunukan yang menanda tangani Sertifikat Program PTSL tahun 2018 walaupun sudah pensiun, namun masih siap memberikan keterangan.

Mitrapol   : gimana soal pungutan yang dilakukan oleh Oknum Kades dan perangkatnya?
Sunaryo SH  : Soal pungutan dilingkungan Desa, kami sama sekali tidak tahu menahu tapi yang jelas Program PTSL itu Gratis.

Mitrapol   :Adanya pungutan yang bervariasi dilingkungan Desa setiap sertifikat dipungut Rp 1.200.000 Hingga Rp.2.000.000 bahkan lebih ?
Sunaryo SH  : menyarankan mengenai biaya -biaya Masalah Konsultan berapapun biaya itu menjadi Tanggungjawab Kepala Desa Masyarakat dan biro jasa Konsultan Sulveyor Kadastral Berlisensi (SKB)

Mitrapol   : Informasinya bahwa BPN terlibat.?
Sunaryo SH  : Memang waktu itu Kepala Desa dan Dinas Pertanian provinsi mengusulkan kepada kami bahwa ada permintaan masyarakat agar kebunnya bisa disertifikatkan jadi tim BPN menyarankan mungkin bisa tetapi tetapi itu harus mengunakan alat ukur melalui konsultan pengukuran di samarinda dan memang BPN Nunukan belum punya alat ukur yang memadai waktu itu.

Mitrapol   : ada berapa banyak sertifikat yang diberikan Desa Bukit Harapan thn 2018,?
Sunaryo SH  : Kurang pasti jumlahnya, yang jelas setelah sertifikat dibagikan kepada masyarakat melalui kantor desa tidak ada pungutan lagi, kalau pun ada itu inisiatif oknum Kepala Desa.

 

 

Reporter : Yusuf P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *