Kemplang Pajak Rp 107 Miliar, Husin cuma dituntut tiga tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Meski kemplang pajak Rp 107 miliar, Husin (42), Direktur PT Uni Palma, akhirnya hanya dituntut pidana tiga tahun penjara, Senin (18/8/2019) di ruang cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan .

Jaksa Penuntut Umum T Adlina SH dkk berkeyakinan unsur tindak pidana penyimpangan pajak dan fakta-faktanya telah terungkap dan terbukti dalam persidangan.

Menurut jaksa, terdakwa sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Bahkan, berbarengan beberapa perbuatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berkelanjutan.

Selain itu terdakwa warga Jalan Lahat, Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota ini, dituntut membayar denda Rp215 miliar atau dua kali kerugian negara sebesar Rp107, subsidair 6 bulan kurungan.

Husin terbukti melanggar Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Usai pembacaan tuntutan, hakim ketua Erintuah Damanik SH menyatakan sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi (nota pembelaan) tim penasihat hukum terdakwa, Hadiningtiyas dan zulkifli.

Dalam persidangan terungkap, setidaknya sesuai keterangan saksi ahli Haris Budiman Perangin-angin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, perusahaan terdakwa terindikasi melakukan transaksi yang tidak sebenarnya, sehingga berpotensi merugikan negara

Haris, saksi ahli yang dihadirksn jaksa ini menyebutkan, PT Uni Palma (milik terdakwa) termasuk dalam pengawasan kantor Pajak. Alasannya perusahaan terdakwa terindikasi melakukan transaksi yang tidak sebenarnya.

Diantaranya, perusahaan terdakwa tidak memiliki perusahaan dan karyawan yang lazim untuk melakukan transaksi mencapai miliaran rupiah.

Dengan indikasi itu, kata saksi, Direktorat Pajak menugasi Nirmansyah selaku account refresentatif( AS) melakukan pengawasan terhadap perusahaan mitra perusahaan terdakwa Husin, seperti PT Virora dan Sawitri.

Ternyata transaksi terhadap kedua perusahaan tersebut tidak benar dan pelakunya sudah ada yang dihukum di Pengadilan Negeri( PN) Jakarta tahun 2018.

Disebutkan lsgi, Husin ( Uni Palma) melakukan transaksi berupa pembelian dan penjualan CPO dari 9 perusahaan besar di Jakarta dan Medan sejak 2011 hingga 2013.

Diduga, transaksi yang dilakukan terdakwa tidak sebenarnya, dengan cara “menukangi” faktur pajak sehingga menguntungkan pribadi terdakwa.

Sesuai dakwaan, Husin mendirikan perusahaan PT Uni Palma yang berkedudukan di rumah Sutarmanto di Jalan Karya Budi No 40 C Medan Johor.

Husin yang semula tidak punya pelerjaan ” menyuntik” saham fiktif senilai Rp 200 juta, sedangkan Sutarmanto, Komisaris PT Uni Palma senilai Rp 50 juta.

Dua tahun berjalan PT. Uni Palma melakukan transaksi pemasukan dan pengeluaran kepada 9 perusahaan besar di Jakarta seperti PT Tangguh Jagad Nusantara, PT Bion Sejahtera

Kemudian PT. Agro Sejahtera Mandiri, PT. Bhumi Damai Sejahtera, PT. Agro Karya Gemilang, PT. Bumi Jaya Mas, PT. Graha Loka Jaya Mas, PT. Virora Cipta Indonesia , PT. Virora Cipta Indonesia dan PT. Sawitri Era Plasmasindo

Nilai transaksi, mencapai Rp 230 miliar.Tapi pemasukan ke kas negara kecil, karena terdakwa telah mengkreditkan pajak pemasukan.

Selain transaksi kepada 9 perusahaan yang diduga fiktif, terdakwa juga melakukan transaksi kepada PT Buana Raya ( Kok An Arun) dan PT Liga Sawit Indonesia.

Dalam transaksi itu, terdakwa menerbitkan faktur pajak pengeluaran dalam kurun waktu Januari 2011 sampai Juni 2013 yang dibuat seolah-olah ada penjualan CPO senilai Rp.118.652.823.272,- ,

Kemudian faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Uni Palma, digunakan sebagai pajak masukan yang bisa dikreditkan untuk keuntungan KOK An Harun selaku direktur CV Buana Raya dan PT Liega Sawit Indonesia.

Sedangkan transaksi terdakwa kepada 9 perusahaan di Jakarta sebesar Rp. 107.914.286.966 telah digunakan terdakwa dan saksi Sutarmanto sebagai pajak masukan .

 

 

Reporter : Zul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *