Korupsi BRI Agro, Audit kerugian negara harus BPK RI

by -55 views

MITRAPOL.com, Medan – Persidangan perkara korupsi BRI Agroniaga Rantau Prapat atas nama terdakwa Mulyono (debitur). Selasa (20/8/2019) kembali digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli (ade charge) yang dihadirkan terdakwa.

Saksi Yuli Indrawati SH.,LLM, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta menyatakan, uang yang diserahkan pihak perbankan kepada debitur (nasabah), tidak ada unsur kerugian keuangan negara.

Sebab dimaksud dengan uang negara, pagu yang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam persidangan dipimpin Hakim Ketua Syafrin Batubara yang dihadiri terdakwa dan Penasehat hukumnya Dam Hasonangan Harahap SH.,MH, saksi ahli secara tegas mengatakan uang BRI Agroniaga bukan merupakan uang negara.

Meski demikian, saksi tidsk menapik jika BRI ikut penyertaan modal, sebab BRI Agroniaga merupakan anak perusaahan BRI.

Semestinya penuntut umum menerapkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Bukan menerapkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), urainya.

Menyangkut audit, yang bisa menentukan ada tidaknya unsur kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau akuntan publik, dia hanya menghitung,” tegasnya.

Dalam perkara ini penuntut umum menggunakan jasa akuntan publik atas nama Kantor Tarmizi dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Usai persidangan, Dam Hasonangan Harahap menguraikan kepada wartawan tentang ada sejumlah kejanggalan tentang angka kerugian keuangan negara mencapai Rp23,5 miliar.

“Pinjaman klien kami kurang lebih Rp22 miliar. Sementara fakta di persidangan beberapa obyek yang diagunkan justru sudah dilelang. Termasuk rumahnya dikawasan Titikuning Medan Johor juga sudah dilelang,” paparnya.

Kejanggalan lainnya, imbuhnya, didampingi anggota tim lainnya Iwan Wahyudi SH dan Hari Irwanda SH, atas nama sejumlah debitur lainnya posisi terdakwa hanya sebagai Personal Guarantee (Orang Penjamin)

Selain itu, Mulyono juga pernah melakukan novasi yakni mampu menyelesaikan persoalan debitur yang sempat macet dalam pengembalian pinjamannya.

“Artinya, dugaan korupsi yang didakwakan penuntut umum. kepada klien kami terkesan dipaksakan,” pungkasnya.

JPU T Adlina SH dkk menjerat para terdakwa dengan tuduhan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau dan korporasi.
Akibat perbuatan terdakwa sejak Maret 2013 hingga Desember 2015, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp23,5 miliar.

Jaksa secara terpisah mendakwa Beni Siregar, Kukuh Apra Edi (Kepala Cabang BRI Agroniaga Rantau Prapat), Wan Muharamis (Mantan Kepala Cabang Kepala Cabang BRI Agroniaga Rantau Prapat dan Mulyono (Debitur).

JPU T. Adlina dkk menyebutkan, keempat terdakwa secara bersama-sama dan berkelanjutan, sengaja mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama pihak lain.

Akibat perbuatan terdakwa sejak Maret 2013 hingga Desember 2015, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp23,5 miliar.

Para terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No, 32 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya UU No, ,20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No,31 tahun 1999.

 

 

Reporter : Zul

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *