Kebijakan Anies buat kemiskinan masif, terstruktur dan sistematis serta melawan UU

by -24 views

MITRAPOL.com, Jakarta – Ketua Umum Front Trasportasi Jakarta (FronJak) yang terdiri dari perwakilan pengemudi angkatan umum menggelar acara press conf kamis,(22/8/2019) Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.

Sebelumnya, Anies mengatakan perpanjangan aturan ini pada 2 Januari 2019. Anies menyebut Pergub ini tidak menjelaskan batas waktu pemberlakuan sistem ganjil-genap itu.

Kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan uji coba perluasan pemberlakuan sistem ganjil genap plat nomor kendaraan hingga 9 September 2019 nanti benar-benar diberlakukan.

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperluas sistem ganjil genap dengan alasan terkait masalah pencemaran lingkungan dan kemacetan di ibu kota tidaklah masuk akal.

Untuk itu, kami yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (FronJak) yang mana terdiri dari sopir-sopir carter dan online amatlah keberatan atas kebijakan tersebut. Bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
telah melakukan kebijakan merusak tatanan hidup masyarakat Jakarta secara masif, terstruktur dan sistematis serta melawan peraturan perundang-undangan bila meneruskan dan atau membuat pergub baru mengenai perluasan sistem ganjil-genap.

Ketua Umum Front Transportasi Jakarta (FronJak) Salomo Saragih mengatakan kebijakan Gubernur Anies tidak mempertimbangkan dampak akan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat secara khusus dan memberatkan beban hidup masyarakat secara umum. Sebab kebijakan ini justru mengorbankan masyarakat kecil. Apalagi kami terdiri dari supir-supir golongan rakyat miskin.

“Masif artinya akan banyak supir kehilangan pekerjaan, hilangnya sumber penghidupan keluarga.
Terstruktur artinya bukan hanya supir kehilangan penghidupan, harga-harga sembako akan naik, karena arus distribusi logistik terhambat. Sistematis artinya kebijakan ini sudah tersusun dengan rapi lengkap dengan alasannya. dan siap mengorbankan rakyat miskin.”

Selain itu, kebijakan Anies tersebut tidak pancasilais sebagaimana di amanatkan Undang Undang Dasar 45 bahwa Hak atas pekerjaan ini dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupanyang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,” pemenuhan hak ini merupakan tanggungjawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Atas dasar tersebut, Kami akan bekerjasama dengan LBH Badan Relawan Nusantara melakukan class action ataupun citizen law suit untuk menguji Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap ke Mahkamah Agung dan atau nanti keluar pergub barunya, yang mana secara teknis dan mekanisme hukumnya diserahkan kepada teman-teman LBH BRN.

 

 

Reporter : Desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *