Puluhan Ribu Kendaraan bermotor di Nunukan belum membayar pajak

  • Whatsapp
Samsul Kepala Sub Tata Usaha

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Hingga saat ini masih banyak wajib pajak kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya, padahal, pembayaran pajak kendaraan tersebut merupakan salah satu pendapatan daerah untuk pembangunan.

Kepala Unit Pelaksana Tehnik Badan Pengola Pajak dan Retribusi Daerah (UPT BPPRD) Nunukan Eliyanto, SE, diwakili Samsul Kepala Sub Tata Usaha, Kamis (22/08/2019) kepada mitrapol mengatakan bahwa pendapatan pajak kendaraan tahun ini semakin menurun karena masih banyaknya masyarakat yang belum membayar kewajiban atas kepemilikan kendaraan mereka. Ia menyebut masih ada ribuan kendaraan di Nunukkan yang belum dibayar pajaknya.

Lanjut Samsul, sesuai dengan PP No: 20 Thn 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak yang dipungut oleh UPT BPPRD Nunukan adalah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Dasar hukum Pemugutan pajak sesuai dengan UU No;28 thn 2009 dan kita juga mengacu pada peraturan daerah Propensi Kalimantan utara No: 04 tahun 2016 tentang pajak daerah.

Kita juga melakukan penarikan Pajak berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 15/PRT/NJ /2017 Tentang Tata Cara Perhitungan Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan juga didukung dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kaltara No: 52 Thn 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.

Drs. Imam Kabid Pajak BPPRD Provinsi Kalimantan Utara

Target kita tahun 2018 sebesar Rp 27 Milyar sementara Target UPT BPPRD kabupaten nunukan Tahun 2019 sebesar Rp.30, 6 Milyar Lebih

Menurut Samsul. SH, bahwa untuk mencapai target ini diperluhkan Sinergitas kerjasama yang baik dan kesadaran para wajib pajak menyelesaikan kewajibannya yakni membayar Pajak kendaraannya setiap tahun.

Maka untuk mencapai target secara Intensif kita melakukan Penagihan juga melakukan Razia serta membantu melakukan penagihan secara door ou door, secara langsung kerumah wajib pajak sesuai alamat wajib pajak.

Lanjud samsul SH, perkiraan kita, Puluhan Ribu Motor yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan belum membayar Pajak Kendaraannya, bahkan ada perusahaan yang sudah 10 tahun belum bayar pajak.

Kami dari UPT BPPRD Nunukan telah membuka (Paymen Point) Pos pelayanan Pembayaran Pajak di beberapa kecamatan seperti di Sebatik, Sei Nyamuk di Wilayah 3 yakni daerah Sanur wilayah kecamatan Sebuku, kita buka Pos pelayanan pembayaran Pajak untuk mempermuda agar merek tidak lagi ke kota nunukan dengan biaya dan waktu yang terbuang.

Kami juga setiap tahun mendatangi sejumlah perusahaan baik perkebunan, pertambangan batu bara maupun sejumlah kontraktor dinunukan yang memiliki Mobil damtrak & alat Berat belum melunasi kewajibannya.

Saat ditanya Keberadaan kepala Upt atau kepala kantor samsul me jelaskab Pimpinan UPT BPPRD Nunukan jarang berada di tempat lebih banyak berkantor di Propensi.

Jumlah kendaraan Roda 2 yang terdata di UPT BPPRD nunukan Januari S/d 30 juli 2019, Motor plat Hitam sebanyak 29.829, Motor Plat Mera sebanyak 747 jadi total 30.576 unit.

Sedang Kendaraan Roda 4 Plat Hitam sebanyak 2.706 unit jumlah Roda 4 Plat Kuning sebanyak 413 Unit Plat Merah Sebanyak 341 unit Keseluruhan Sebanyak 3.460.

Sedang jumlah Kendaraan Roda 2 yang bayar Pajak, Motor Plat Hitam 11.668 Unit, Motor Plat Merah yang bayar Pajak 144 Unir Total keseluruhan kendaraan Roda 2 yang bayar pajak hanya 11.812.

Sedang Kendaraan Roda 4 yang bayar pajak yaitu Mobil Plat Hitam sebanyak 980 Unit Kendaraan Roda 4 Plat Kuning Sebanyak 156 Unit Sedang Plat Merah sebanyak 165 Unit.

Sementara Jumlah Kendaraan Roda 2 tidak membayar Pajak Januari S/d 30 Juli 2019, Motor Plat Hitam 18.161 Unit sedangkan Plat Merah 603 Unit Keseluruhan Roda 2 Belum Bayar Pajak 18.764.

Roda 4 Plat Hitam yang Belum bayar pajak 1.726 Roda 4 Plat Kuning 257 Roda 4 Plat Merah 176 Total 2.159. Motor belum bayar pajak 18.812 Unit, Mobil belum bayar pajak 2.159 Unit.

Belum lagi Mobil yang Beroperasi dinunukan tapi dia membayar pajak Daerah asal belum Mutasi disini Kurang Tegasnya Dinas Perhubungan dan Lantas juga dari Pihak kita untuk mendesak Pemilik Kendaraan untuk melakukan Mutasi, karena sesuai UU bahwa dimana kendaraan beroperasi disitu juga tempat membayar Pajak, disitu juga sisi kelemahan kita Ujar Samsul, SH saat diwawancarai Mitrapol.

Lanjud Samsul termasuk juga dikecamatan Ratusan Mobil yamg beroperasi disana namun sampai detik ini tidak perna dipungut pajaknya sepeserpun karena belum ada Regulasi dan dasar pemerintah untuk melakukan pungutan pajak .

Hampir 90% semua Kendaraan Roda 4 berasal dari Sabah Serawak Negara Malaysia kecuali Mobil Dinas yang ber plat Mera.

Kami berharap agar pemerintah Provinsi arif dan bijaksana untuk menyikapi persoalan tersebut, bagaimana menerapakan regulasi agar semua kendaraan yang beroperasi di 5 Kecamatan bisa di lakukan pungutan Pajak dan Retribusi, pungkas Samsul SH.

 

 

 

Reporter : Yusuf P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *