Entaskan kemiskinan, Warga tidak mampu dan Janda hanya jadi penonton

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Upaya mengentaskan kemiskinan dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan bantuan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program BPNT ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem per Bank kan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Program yang telah ditetapkan pemerintah tadi, kenyataannta dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita dinilai tidak tepat sasaran.

Ketidak tepat sasaran ini dinilai dimana data-data penerima mamfaat banyaknya yang sudah menerima mamfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan tergolong dari orang-orang yang mampu.

Onah dan warga lainnya dari Kp. Kasepen, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang Banten ini serasa tidak dianggap sebagtai warga negara Indonesia, dimana setiap ada program dari pemerintah, baik Jamsosratu, PKH, dan sekarang BPNT mereka tidak pernah merasakannya, dan selalu tersingkir, dimana Janda lanjut usia ini hanya bisa meratapi dan melihat orang-orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Media mitrapol menggali informasi dari Ray Safriudin, Kades Sukajadi, Kec. Carita, Kab. Pandeglang Banten mengatakan, sudah ada pengajuan dan sudah diajukan tetapi masih data lama yang keluar.

“Ini sudah diajukan, tetapi masih data tahun 2011 saja yang keluar, kami juga bingung,” papar Ray.

Salah satu warga desa Sukajadi menjelaskan kepada mitrapol atas kekesalanya.

Bingung saya pak atas kinerja dari Desa Sukajadi ini, katanya sudah diajukan tapi yang keluar data lama, tetapi kenyataanya, yang tahun kemaren tidak dapat, sekarang bisa dapat, dimana data lamanya ? yang data baru ada yang dapat, dan lucunya data orang yang sudah meninggal tapi masih dapat aja.

Saya sendiri bukan kaya, tapi saya mampu, saya hanya miris dan kasihan terhadap Janda-janda tua, yang jelas-jelas keadaanya tidak mampu kenapa tidak mendapatkan, apakah para perangkat desa ini tidak bisa meliat realita di lapangannya, jelasnya dengan nada kesal. Rabu (21/08/2019).

Keterangan dari Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Rita Risnawati menyarankan, agar pihak desa melakukan musyawarah apabila akan ada pergantian KPM BPNT. Selain itu, dirinya menginginkan hasil verifali di tingkat desa dimutakhirkan.

“Untuk pergantian penerima manfaat itu bisa saja, hanya saja harus dimusdeskan dahulu. Dari informasi yang didapat saya, pergantian penerima manfaat tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar dua tahun tapi tetap diverifali kembali,”

Namun, kata dia, pihaknya tidak bisa langsung turun tangan. Soalnya, ada pendamping KPM di tingkat kecamatan yang harus bertanggung jawab mendampingi.

“Kalau memang pihak desa sulit untuk dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, silakan datang kepada pihak kecamatan, kan ada kaurnya. Selain itu juga yang bertanggung jawab ada di pendamping, untuk mengarahkan agar desa bisa mengganti KPM, kalau memang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

 

 

Reporter : Royen siregar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *