Kasus BRI Agro Rantau Prapat kredit macet dijadikan korupsi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Mulyono, terdakwa kasus korupsi BRI Agro Rantau Prapat menangis dan meraung-raung saat membaca pledoi (nota belaan) pribadinya,  karena merasa terzolimi dengan tuntutan 14 tahun penjara.

Selain itu kuasa hukum Dam Hasonanga Harahap dkk juga menyampaikan pledoi atasnama terdakwa yang intinya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan korupsi.

Dalam persidang di PN Medan, Senin (26/8/2019) dipimpin hakim ketua Syafrin Batubara, dihadiri JPU T.Adlina dkk, kuasa hukum  mengatan jika kasus Mulyono (52) pegawai Dinas Pertanian Sumut,  bukan merupakan tipikor, tapi kredit macet.

“Kasus ini tak dapat dijadikan tipikor, sebab tidak ada kerugian negara, tapi kredit macet yang terkait  dengan UU perbankan,” ujar tim pengacara kepada wartawan, usai persidangan.

Tim pengacara, DamHasonangan Harahap, Zainal Abidin dan Iwan Wayudi mengatakan, dalam perkara Mulyono tak ada kerugian negara. BRI Agro bukan bank pemerintah tapi anak usaha BRI.

Kemudian menyangkut 41 agunan SHM juga bukan merupakan suatu kesalahan terindikasi korupsi. Sebab, tak semua nama pemilik SHM yang menjadi debitur didengar keterangannya di persidangan.

“Hanya beberapa debitur yang diperiksa. Kan aneh, 42 debitur  menjadi tanggung jawab terdakwa, ” ujar tim pengacara.

Perlu diketahui, Mulyono (debitur) dituntut 14 tahun penjara, karena terbukti bersalah, kongkalikong dan menggunakan agunan fiktif, berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama orang lain.

Tak hanya dituntut  14 tahun penjara, Mulyono juga didenda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, bahkan harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 23 miliar subsider enam tahun penjara.

Secara terpisah JPU juga mendakwa Beni Siregar, Kukuh Apra Edi (Kepala Cabang BRI Agroniaga Rantau Prapat), Wan Muharamis (Mantan Kepala Cabang Kepala Cabang BRI Agroniaga Rantau Prapat.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa, bersama-sams dengan tiga terdakwa lainnya (sidang terpisah) telah melanggar pasal 2, UU No.31 tahun 1999 dan perubahannya UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

 

 

Reporter : Zul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *