WH Provinsi Aceh tidak konsisten dalam melayani masyarakat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Wilayatul Hisbah (WH) bersama Dinas Satpol PP Banda Aceh terkesan tebang pilih dan tidak konsisten dalam pelaksanaan tugasnya. Perlakuan dan pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya di berikan tidak sesuai harapan. Selasa, (26/8).

Tepatnya di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar banyak rumah yang dijadikan rumah sewa atau kost-kosan, patut di duga menyalahi aturan karena beroperasi tanpa ada izin sesuai aturan yang berlaku. Tempat huni seperti itu rentan dijadikan tempat mesum, bunuh diri, aborsi, transaksi narkotika dan kemaksiatan lainnya.

Apabila sesuatu hal yang tidak kita inginkan di rumah sewa, sang pemilik rumah atau kost seakan lepas tanggung jawabnya dengan dalih tidak tahu apa-apa.

Dalam hal ini pihak Satpol PP dan WH Propinsi aceh terkesan tutup mata, karena dinas tersebut selaku pengatur, pengawas dan penindak yang ada di wilayahnya seakan tidak bergeming. “Jangan cuma bisanya mengusir pedagang kaki lima, yang keseharian mereka cuma mencari sesuap nasi demi menghidupi anak istrinya di rumah, ” ucap Zulfikar ketua LSM GMBI Wilter Aceh.

“Di lain hal, ketika ada masyarakat datang ke kantor, berikan pelayanannya acuh tak acuh dan terkesan tidak konsisten dalam melayani masyarakat, di mana letak etika positif dan bermartabat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ” tambahnya.

Buruknya birokrasi dalam menjalankan Qanun (syariat Islam) membuat kami geram, lempar sana-lempar sini seperti bola oleh para oknum WH maupun penyidik. Bahkan kejadian saat kami mau jumpai penyidik di suruh tunggu, tak lama kemudian dibilang tidak masuk kantor, benginilah yang terjadi sama kami, ” ujar masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat bawah yang jadi tumbalnya. Mengapa demikian, salah seorang penyidik angkat bicara ketika anak-anak mahasiswa/i ini tidak memiliki KTP Banda Aceh dan Aceh Besar maka kalau terjadi sesuatu hal tidak bisa di tindak lanjuti di desa, ” Ungkapnya.

Saat ketua LSM GMBI Wilter Aceh, Zulfikar mendampingi masyarakat datangi ke Dinas Satpol PP dan WH mereka tidak di layani, apalagi masyarakat biasa, ” keinginan LSM GMBI dan beberapa ormas lainnya agar penegak hukum berlaku adil dan benar-benar dapat menjalan Qanun sesuai standar opratting prosedur (SOP) yang berlaku di ranah hukum yang bersyariat khususnya di Serambi Makkah, ” jelasnya.

Masyarakat banyak-bertanya, apakah hukum ini berlaku hanya di khususkan kepada masyarakat bawah ? Mungkinkah penegak hukum itu sendiri mendapatkan perlakuan hukum yang sama ? Begitu ungkapan salah seorang tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan namanya saat di wawancara mitrapol.com.

 

 

Reporter : Sarwadi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *