Belum dilengkapi sarana prasarana, PP 34 /2019 belum layak diterapkan di Nunukan

  • Whatsapp
Samsul Rizal saat diwawancarai wartawan

MITRAPOL,com, Nunukan Kaltara – Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Drs.Hartono M.Si bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Senin (26/08/2019).

Dalam Forum itu beberapa pedagan lintas batas diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan Pendapatnya.

Samsul Rizal salah satu pedagang lintas batas sangat menentang lahirnya PP No : 34/2019 ini, melihat secara aturan, menguntungkan kepada pengusaha, karena tidak ada Bea Masuk maupun Bea keluar lagi.

Namun disisi lain, dengan adanya pembatasan belanja berupa yang harus kita lakukan, kalau aturan lama RM.600.00/Trek sekali belanja/hari, namun dengan lahirnya PP No 34/2019 bukan lagi RM.600.00 /sekali belanja/hari tapi kita melihat kebutuhan masyarakat kabupaten Nunukan ketergantungan kepada negara Malaysia, kalau PP tersebut diperlakukan maka secara otomatis akan berdampak dan sangat meresahkan masyarakat.

Kami selaku pedagang lintas batas berharap kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan agar merefisi PP tersebut demi kemajuan ekonomi perdagangan di perbatasan.

Kita ini sangat bersyukur pemerintah kerajaan Malaysia masih punya keprihatinan bagi warga di perbatasan makanya kita di Nunukan pada umunya warga Kaltara merasakan barang dari Malayaia kita nikmati.

Kami sangat sayangkan PP tersebut tidak pernah di sosialisasikan tapi langsung diterapkan, ini persoalan ‘Urusan Perut’, ujar Samsul Rizal.

Menurut Gupron dari Yayasan Anak Perbatasan Indonesia yang mengatakan bahwa pemerintah pusat harus mendengar aspirasi masyarakat di perbatasan, sebab Indonesia sebagai Negara Demokrasi harus mau menerimah saran dan masukan dari bawah, karena kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, bukan ditangan Penguasa.

Lanjut Gupron, olehnya itu Pemerintah Daeralah yang berhak mengakomodir rakyatnya, jadi dalam Pembahasan Focus Discussion ini, pemerintah harus mengagas dan membuat suatu produk/payung Hukum yang Pro Rakyat, yakni membuat peraturan daerah (Perda) untuk melindungi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah)

Kalau kita mengacu pada PP 34/2019, itu adalah untuk para pelaju usaha Industrial berlaku pada Exspor Impor skala Besar, di kabupaten Nunukan tidak ada kerena belum ada Industri masyarakat hanya mengadalkan barang subsidi dari Malaysia, untung saja pihak Kerajaan Malaysia punya niat baik bagi kehidupan warga diperbatasan.

Intinya, dalam pembahasan ini kabupaten Nunukan minta Otonomi Khusus untuk mengatasi perdagangan lintas batas terhadap barang yang diatur, dilarang, diawasi dan diperbolehkan masuk di kabupaten Nunukan dengan Kordinasi Lintas Sektoral oleh pemerintah yang ada digaris Vertikal maupun garis Horisontal dibawah Komando Bupati selaku kepala Daerah kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara, pungkas Ahmad Gufron dalam diskusi yang berlangdung di Hotel Laura.

 

 

Reporter : Yusuf P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *