Forum Group Discussion, Bupati Nunukan sampaikan keluhan masyarakat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Forum Group Discussion (FGD) tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No: 34 /2019 tentang perdagangan Lintas Batas digelar oleh Dinas Perdagangan Prov Kalimantan Utara. Senin (26/08/2019) berlangsung di lantai III Hotel Laura Jl. Ahmad Yani, Nunukan.

Acara dihadiri Kasubdit Sarana Prasarana Direktorat Fasilitasi Exspor dan Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ringgo Yoga SE.,MM, Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura SE.,MM serta Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa.

Dalam kesempatan ini Bupati Nunukan mengatakan,“Kegiatan yang dilaksanakan hari ini tepat dan relevan untuk dilaksanakan, mengingat pemahaman dan kemampuan aparatur daerah dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan luar negeri, perlu mendapat perhatian Iebih. Agar segala semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Laura.

 

“Dengan harapan kami, melalui kegiatan ini dapat menghasilkan solusi pemecahan masalah berkaitan dengan perdagangan lintas batas di Kabupaten Nunukan, termasuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan pengelolaan,” lanjut Laura.

Mayoritas pekerjaan masyarakat Nunukan adalah petani, Nelayan dan Pedangang, jadi perdagangan sudah menjadi komunitas ketiga di Nunukan, saya yakin ketika kita bicara Nunukan, untuk memenuhin kebutuhan sembilan bahan Pokok (sembako) pasti kita bicara Malaysia.

Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. Seperti halnya perdagangan lintas batas yang merupakan bentuk kegiatan perdagangan yang juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun koordinasi dan sinkronisasi ini akan mencakup penerapan atau implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019, serta pemahaman mengenai peran pemerintah pusat dan daerah terhadap penerapannya. Selain itu, akan dijelaskan pula upaya-upaya pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan sebagai bentuk upaya dalam rangka mendorong perdagangan lintas batas.

Saya Selaku Bupati dengan terbitnya PP No: 34 /2019 tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak menindaklanjuti kita sebagai abdi negara kita sudah disumpah jabatan untuk menindaklanjuti.

saya kembali menekankan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penundaan penerapan PP No 34 /2019 dan untuk menundaan ini tidak serta merta saya sampaikan tanpa alasan, yang pertama mengingat lapangan pekerjaan masyarakat kita yang bekerja sebagai pekerja/pedagang lintas batas itu yang pertama.

Kerena kita punya solusi tadinya saya berfikir untuk mengalihkan mereka menjadi pedangang dalam negeri tapi ada masukan dari mereka bahwa barang yang kami jual harganya akan tinggi sehingga efek domino ini akan terjadi dibawah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua saya kembali berkaca dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada dilapangan item demi item aturan demi aturan meskipun saya sedikit muak itu sebagimana yang disampaikan itu kalau kita berfikir jerni nunukan itu sangat tidak siap dengan keadaan ini dengan diterapkannya PP No: 34 tahun 2019.

Pertama saya berkomunikasi langsung dengan pihak dari Bea Chukai kemudian saya tanyakan solusinya.

Bupati menyampaikan juga bahwa persoalan ini sudah diajukan sejak awal tahun 2019, saya selaku Bupati Nunukan sudah berulang-ulang saya komunikasikan dengan Kementrian tapi sampai dengan hari ini tanggal 26 Agustus 2019 saya belum mendapat jawaban itu.

Sehingga saya merasa kita dari sisi pemerintah setengah setengah menerapkan aturan ini, sementara kita tidak siap dengan keadaan yang ada, pungkas bupati dengan berapi-api.

 

 

Reporter : Yusuf P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *