Monev pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat semester pertama Tahun 2019

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pakpak Bharat – Mengawal pembangunan dengan pengawasan melekat melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan. Guna mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan serta mengidentifikasi permasalahan yang menjadi tolok ukur penyerapan anggaran, sudah berapa jauh pelaksanaan pembangunan pada semester awal tahun 2019, yang menjadi dalil utama untuk beragam percepatan pelaksanaan pembangunan sebelum penetapan P.APBD tahun berjalan demi mencapai kesejahteraan.

Rapat digelar Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, pada Selasa sore (27/08) yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA.

Acara diikuti oleh seluruh pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipandu oleh Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dengan didampingi para Asisten Setda. Acara diawali dengan presentasi Ka. Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesra (Bangekos) Setda, Iwan Taruna Berutu, S.Th, dengan memaparkan detail penyerapan anggaran tentang kondisi keuangan masing-masing OPD, mulai dari serapan belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) sesuai arus kas, serapan PAD sesuai arus kas, realisasi belanja dan PAD total 28 OPD, realisasi total belanja dan PAD Kabupaten, serta progress PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa).

Dalam grafik yang tergambar secara spesifik serta tampilan angka-angka sesuai arus kas dan aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) milik Pemkab Pakpak Bharat, terlihat sejauh mana pergerakan keuangan masing-masing OPD, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing pimpinan OPD dan para pejabat terkait diminta langsung responnya guna menjadi catatan-catatan perbaikan dalam rangka memaksimalkan monitoring dan evaluasi ini. Beberapa kali terjadi perdebatan yang menarik antar para pejabat yang hadir, saat Sekda mengeksplorasi secara mendalam tentang pergerakan keuangan beranjak dari persentase yang ada.

Pj. Bupati dalam catatan dan pengamatannya menyampaikan bahwa proses seperti ini sangat penting sebagai bentuk pengawasan melekat terhadap pelaksanaan pembangunan. “Kita harus mengawal sepenuhnya dengan proses monitoring dan evaluasi ini karena sangat diperlukan percepatan realisasi kegiatan mengingat tahun anggaran sudah pada triwulan ke-3. Selain itu perlu percepatan pada pelaksanaan pemilihan penyedia (tender/nontender) atas paket-paket pekerjaan, terutama pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup lama”, jelasnya.

Bagi organisasi perangkat daerah yang belum maksimal penjelasannya harus melakukan klarifikasi ulang dengan menghadirkan data yang akurat dan akan dihadirkan kembali. “Kita tidak bisa main-main dengan persoalan pergerakan penyerapan anggaran ini dan semua sudah diatur beranjak dari arus kas yang ada. Syukur kiranya Pakpak Bharat sudah punya pengalaman baik dalam membuat laporan pelaksanaan serta menghasilkan prestasi dalam pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya.

 

 

Reporter : Lamhot P Malau

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *